Network
HARIAN BOGOR RAYA - Hadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) yang digelar di hotel Shangrila Jakarta, presiden Jokowi dorong peningkatan pengawasan produk keuangan, Senin 6 Februari 2023.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.
Presiden mengatakan bahwa saat ini masyarakat tentunya sangat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu asuransi, pinjaman online, investasi, dan tur haji dan umrah.
Baca Juga: Medco E&P Tanam Pohon Unggulan Bersama Siswa SMKN 1 Indra Makmur
Dalam hal pengawasan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail. Presiden memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 _billion_ USD, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," jelasnya.
"Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? _Capital outflow_, semua keluar, yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," lanjutnya.
Baca Juga: Polsek Parung Amankan 8 Orang Remaja Yang Diduga Sebagai Gangster
Oleh karena itu, Presiden meminta agar pengawasan terhadap asuransi, pinjaman _online_, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.
