Network
HARIAN BOGOR RAYA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi pertanyaan wartawan atas pernyataan Presiden Keenam RI itu, yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Ia mengingatkan bahwa terkait sistem pergantian pemilu di Indonesia yang dimaksudkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada bulan Desember 2008 justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme Judika review.
“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review." Ujarnya.
Baca Juga: Harga Emas Batangan Antam Hari Ini dan Tren Harga Sebulan Ke Belakang
" itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” tambahnya.
Dan dikutip dari Media Antara bahwa Hasto menegaskan upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu, adalah strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," jelasnya.
Baca Juga: BMKG Perkirakan Sebagian Wilayah di Jakarta Alami Hujan Disertai Petir
Kemudian Hasto menjelaskan bahwa judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review." Jelas Hasto.
"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," tegasnya.
Menurut bahwa proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY mengakibatkan partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Angkat Bicara Terkait Keinginan Surya Paloh Bertemu Dengan Megawati
“Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila,” katanya menegaskan.
Telah diketahui bahwa SBY memberikan catatan tentang urgensi penting atau tidaknya perubahan sistem pemilu. Yang menurut SBY ada isu pergantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Informasinya, MK akan segera memutus mana yang hendak dipilih, kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," kata SBY keterangan diterima di Jakarta Minggu.
Baca Juga: 4 Adab Menyambut Tamu dalam Islam, Salah Satunya Soal Makanan dan Minuman
Menurutnya lagi apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di Indonesia, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya. Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembukan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK.***
