Network
Namun Berkaca pada pemilu tahun 2019, masih ada kendala penyediaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk kelompok disabilitas. Kemudian perolehan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat adat maupun perekaman KTP elektronik untuk narapidana juga yang saat itu belum optimal. Jadi diharapkan hal-hal seperti itu harus segera diperbaiki.
Dan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, menurut Kurniasih BSKDN pun telah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak.
Baca Juga: Gunakan Skema Jalur Udara, Polri Terus Upayakan Evakuasi Kapolda Jambi dan Korban Lainnya
"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri," jelas Kurniasih.
“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” ungkap Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN.
Sementara itu, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, pihaknya telah meminta KPU kota agar berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.***
Sumber: Puspen Kemendagri
