Network
HARIAN BOGOR RAYA - Pada debat keempat pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, angkat bicara terkait konflik pada Program Strategis Nasional dengan masyarakat adat.
Dalam hal ini Ia berpendapat bahwa masyarakat adat perlu dilibatkan dalam pembangunan di Indonesia. Dimana hal tersebut menurutnya sebagai salah satu upaya kita mencegah agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama Program Strategis Nasional dengan masyarakat adat.
"Harus punya prinsip, tidak ada satu pun yang ditinggalkan, libatkan masyarakat adat," ujarnya dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU di Balai Sidang Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Baca Juga: Mahfud MD Sebutkan Solusi Pemberantasan Masalah Sumber Daya Alam
Muhaimin menegaskan bahwa menghormati masyarakat adat dapat dilakukan dengan memberikan ruang, hak ulayat, hak budaya, hak spiritual dan kewenangan mereka dalam menentukan cara membangun. Jadi menurutnya menghormati masyarakat adat tidak harus menggunakan pakaian adat setahun sekali, seperti pada perayaan 17 Agustus.
Hal itu disampaikanoleh Muhaimin saat menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md. dimana Mahfud mendapat pertanyaan terkait kebijakan agraria dan sumber daya alam (SDA) yang seringkali dibuat tanpa persetujuan masyarakat adat, dan akibatnya sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, dan mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat.
Diketahui pasangan Anies-Muhaimin mengusung visi, misi dan program kerja, dengan tema besar Indonesia adil makmur untuk semua. Misi pasangan Anies-Muhaimin ini dituangkan dalam delapan jalan perubahan.
Baca Juga: Gibran Sampaikan Pentingnya Sense of Belonging Bagi Warga Desa
Dikutip HARIAN BOGOR RAYA dari ANTARA, dalam misi ketiga pasangan anis-Muhaimin, yakni mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi, yangmana salah satu agenda misi itu adalah penguatan tata kelola lingkungan hidup, yang diantaranya diwujudkan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, termasuk keadilan antar generasi.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Muhaimin harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Selain itu, agenda lain dari misi tersebut adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, di antaranya mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak.
Baca Juga: Mahfud MD Angkat Isu Permasalahan Agraria di Indonesia
Kemudian, misi keempat pasangan Anies-Muhaimin adalah membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.
Agenda misi itu salah satunya reformasi agraria, di antaranya dengan mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan.***
