Network
HARIAN BOGOR RAYA - Ratusan massa dari Front Pergerakan Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan DPP Partai Gerindra Jl.Harsono Ragunan PS.Minggu Jakarta. Kamis, 19 September 2024. Mereka menuntut Partai Gerindra khususnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih untuk tidak memasukkan Sakti Wahyu Tranggono dalam kabinet pemerintahannya mendatang.
Sakti Wahyu Trenggono diduga merupakan aktor yang berada dibelakang berapa kasus Korupsi proyek fiktif PT. Telkom. Saat ini pasti Wahyu trenggono sendiri menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan.
Beberapa orang orator aksi unjuk rasa tersebut menyatakan dengan tegas rasa simpatinya pada bangsa ini yang diduga telah ditipu oleh seorang Wahyu Sakti Trenggono yang diduga telah merampok uang negara.
Baca Juga: FPN: Tangkap Sakti Wahyu Trenggono, Penipu Negara dengan ratusan proyek fiktif di PT Telkom
Oleh karena itu mereka menaruh harapan besar kepada Prabowo Subianto untuk memenuhi permintaan mereka tersebut. Tak ada keinginan lain dari mereka selain meminta Wahyu Sakti Trenggono tidak masuk dalam kabinet mendatang, dan menuntut agar Wahyu Sakti Trenggono ditangkap dan dipenjarakan serta dimiskinkan.
Ini bukan aksi unjuk rasa pertama kali yang dilakukan mereka dalam menuntut Wahyu Sakti trenggono. Karena sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa di beberapa tempat salah satunya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka meminta kepada pihak KPK untuk segera menangkap dan memenjarakan Wahyu Sakti trenggono Menteri kelautan dan perikanan atas dugaan korupsi di badan usaha milik negara yakni di tubuh PT Telkom.
Sementara itu menanggapi aksi unjuk rasa Front Pergerakan Nasional, pihak DPP Partai Gerindra yang diwakili oleh salah seorang stafnya menerima surat penolakan sakti Wahyu Trenggono masuk kedalam kabinet Prabowo Gibran ataupun menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Kembali Geruduk KPK, FPN Keras Bersuara 'Tangkap dan Penjarakan Wahyu Sakti Trenggono'
Skandal Proyek Fiktif PT. Telkom sudah menjadi rahasiah umum pelaku utama/aktor intelektual adalah Sakti Wahyu Trenggono dan seluruh perusahaannya di Badan Usaha Milik Negara PT TELKOM. Korupsi Sakti Wahyu Trenggono sangat Terstruktur,Sistematis dan Masif (TSM) dalam merampok dan melumpuhkan Usaha Strategis Milik Negara.
Berdasarkan penelusuran FPN saat ini terdapat ratusan kasus korupsi di lingkaran Telkom Group. Diperkiranan 70 persen pelaku utama/ aktor intelektualnya adalah Sakti Wahyu Trenggono bersama antek dan krooni-kroninya, yang nota bene telah menguasai dan merampok
Telkom Group sejak tahun 2012.
Semakin dekatnya peralihan kepemimpinan Nasional ke Prabowo sebagai Presiden yang mendapat dukungan dan dipilih secara Demokratis. Maka FPN akan berada dalam koridor menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat agar kepemimpinan Nasional pemerintahan Prabowo berjalan efektif, sukses dan bisa menuntaskan agenda reformasi pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, semua sama
dimata hukum.
Front Pergerakan Nasional (FPN) dengan ini menyatakan :
1. KPK untuk segera menangkap dan memenjarakan Sakti Wahyu Trenggono beserta antek- antek dan krooni bisnisnya yang merampok uang Negara melalui proyek fiktif Telkom yang merugikan keuangan Negara ratusan bahrak trilyunan rupiah.
2. Mendukung dan akan menagih Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang TIDAK KOMPROMI KASUS KORUPSI dengan melibatkan KOPASUS dalam mengejar pelaku Korupsi Hinga Kutub Selatan.
3. Kami Menolak Sakti Wahyu Trenggono untuk di masukan kabinet mendatang agar tidak menggangu pemerintahan Prabowo dan menjadi beban kinerja dalam menuntaskan pemberantasan korupsi.
4. Sakti Wahyu Trenggono memiliki agenda menjerumuskan Negara pada kehancuran, PT Telkom mengalami kerigan material dan imeterial akibat skandal proyek fiktif Sakti Wahyu Trenggono.
5. Presiden Prabowo merespon aspirasi ini, guna terciptanya stabilitas pemerintahan yang clean government dan good governance.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya demi pergerakan melayani dan memperjuangkan rakyat. Hal ini sesuai konsitusi yang di warisan oleh para pendiri bangsa yang telah memerdekakan bangsa dan Negara ini.
"Semua ini kami lakukan semata untuk memajukan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terimakasih."ujarnya.***
