Network
HARIAN BOGOR RAYA - Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, hal itu diucapkan oleh wakil ketua tim TKN Prabowo Gibran yang juga merupakan wakil ketua komisi energi DPR Eddy Soeparno, mengingat hilirisasi mineral terutama nikel bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. Dan itu sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik.
Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Sementara itu, Chief Content Officer & Co-Founder Katadata Heri Susanto, memaparkan hasil riset KIC bahwa lonjakan smelter diikuti pembangunan PLTU yang mengutamakan energi dari PLTU Captive sebanyak 14,5 GW.
Baca Juga: Upaya Capai Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintahan Prabowo-Gibran Dorong Hilirisasi Nikel Berkelanjutan
Heri Susanto menambahkan bahwa kondisi ini bisa mempersulit target penurunan emisi pada 2030. Karena itu, KIC mengajukan beberapa rekomendasi agar hilirisasi nikel dijalankan secara berkelanjutan.
Pertama, moratorium dan pengendalian investasi smelter nikel. Ini diperlukan untuk mengatur supply dan demand nikel dunia agar Indonesia menikmati nilai tambah secara optimal dan cadangan nikel tidak cepat habis.
Kedua, mengadopsi energi terbarukan untuk menekan emisi pengelolaan smelter. Untuk itu, pemerintah perlu merevisi Perpres 112 Tahun 2022 yang mendorong pengelolaan smelter dengan menggunakan energi batu bara diganti dengan energi terbarukan.
Baca Juga: FPN: Tangkap Sakti Wahyu Trenggono, Penipu Negara dengan ratusan proyek fiktif di PT Telkom
Ketiga, mengundang investor yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Keempat, memastikan reklamasi lahan pasca tambang untuk mengatasi deforestasi. Kelima, meningkatkan hilirisasi nikel menjadi industrialisasi nikel, seperti produksi baterai kendaraan listrik.
Plt. Direktur Program Koaksi Indra Sari Wardhani sebagai perwakilan dari Koalisi Transisi Bersih menyampaikan, perlu ada tindak lanjut revisi Perpres 112/2022 dengan merumuskan draft peta jalan pensiun dini batu bara termasuk safeguard.
"Termasuk menjadikan ESG sebagai persyaratan mendapatkan izin investasi, pemenuhan biofuel dan tidak boleh dengan deforestasi,” kata Indra.
Baca Juga: Kembali Geruduk KPK, FPN Keras Bersuara 'Tangkap dan Penjarakan Wahyu Sakti Trenggono'
Menanggapi kekhawatiran soal deforestasi, Dewan Pakar dan Penasihat Kebijakan Iklim TKN Prabowo-Gibran Ferry Latuhihin menyebutkan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nilai karbonnya bisa mencapai Rp 3.000-4.000 triliun. Ferry menilai, upaya hilirisasi yang berkelanjutan dan juga upaya dekarbonisasi bukan hanya karena tuntutan global, namun juga manfaat nasional.
Ekonomi hijau ini menurut Ferry bukan hanya untuk memenuhi Paris Agreement, tapi jadi sources of income negara kita, kita harus kembali ke mother nature,” ucapnya.***
