HARIAN BOGOR RAYA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema "Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di hotel Pajajaran Bogor, Senin 20 Februari 2023.
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilihan umum (pemilu).
Dimana langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Lepas Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Untuk Korban Gempa di Turki
Pemilu tahun 2024 ini merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia, mengapa demikian, itu dikarenakan pada pemilu 2024 ini masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden kemudian 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Keterangan tersebut disampaikan oleh sekretaris BSKDN Kurniasih. Dan menurutnya lagi bahwa komisi pemilihan umum telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2024
Kurniasih berharap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini partisipasi pemilih kembali meningkat seperti di tahun 2019. Baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan.
Baca Juga: Potensi Besar Perubahan KRD Jadi KRL di Bandung Tahun 2024, Simak Persiapannya
Kelompok rentan yang dimaksud di antaranya penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat.
Namun Berkaca pada pemilu tahun 2019, masih ada kendala penyediaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk kelompok disabilitas. Kemudian perolehan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat adat maupun perekaman KTP elektronik untuk narapidana juga yang saat itu belum optimal. Jadi diharapkan hal-hal seperti itu harus segera diperbaiki.
Dan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, menurut Kurniasih BSKDN pun telah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak.
Baca Juga: Gunakan Skema Jalur Udara, Polri Terus Upayakan Evakuasi Kapolda Jambi dan Korban Lainnya
"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri," jelas Kurniasih.
“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” ungkap Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN.
Sementara itu, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati mengungkapkan, pihaknya telah meminta KPU kota agar berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.***
Sumber: Puspen Kemendagri