Network
/photo/2023/08/31/1682194190.jpg)
HARIAN BOGOR RAYA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pemangku kepentingan terkait pengintegrasian moda transportasi di Jakarta.
"Sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," katanya.
Pemprov DKI Jakarta sendiri memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta) demi memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Baca Juga: Pengamat Ungkap Saran Soal Penggunaan transportasi umum Hingga Aturan Soal Kendaraan Pribadi
Jelas Heru, kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek jadi prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Maka, Pemprov DKI Jakarta memberi subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
Hal itu menanggapi adanya pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian yang menyoroti kemacetan di Jakarta dan menyebabkan kerugian sekitar Rp65 triliun per tahun atau setara dengan Rp178 miliar rupiah per hari.
Menurut Justin, kemacetan di Jakarta menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter per hari dan menyebabkan kerugian masyarakat akibat pencemaran polusi udara.
Baca Juga: Polusi Udara, Akademisi Undip Sorot Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum
"Kami mendukung agar penanganan kemacetan dialokasikan 10 persen dari total APBD 2024 dituangkan ke dalam program-program transportasi publik terintegrasi, termasuk MRT, LRT, TransJakarta dan Jaklingko untuk mengurangi kemacetan, polusi serta untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” kata Justin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara.
