Network
HARIAN BOGOR RAYA - Kasus e-KTP kini kembali menjadi pertanyaan publik setelah Agus Raharjo mantan ketua KPK periode 2015-2019 menyatakan bahwa ada agenda pertemuan antara dirinya dengan presiden Jokowi.
Namun, koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah adanya agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK periode 2015--2019 Agus Rahardjo yang membahas proses hukum Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.
"Terkait dengan pernyataan Bapak Agus Rahardjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda presiden," kata Ari Dwipayana di Gedung Kemensetneg Jakarta, Jumat 1 Desember 2023.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Pastikan Siap ikuti Debat Paslon Capres-cawapres
Bahkan menurut Ari bahwa Presiden Jokowi saat itu telah menegaskan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, seraya meyakini bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik.
Dan penegasan Presiden tersebut tertuang dalam siaran pers yang diterbitkan melalui laman Sekretariat Kabinet RI pada 17 November 2017.
Lebih lanjut Ari mengatakan, bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto berproses secara baik hingga berujung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca Juga: Pasangan Prabowo-Gibran Siap Ikuti Debat Capres-cawapres
Revisi Undang-undang KPK menurut Ari dwipayana adalah inisiatif DPR yang terjadi pada 2019, atau dua tahun setelah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
"Perlu diperjelas, bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR. Bukan inisiatif pemerintah," katanya.
Sebelumnya, dalam acara yang dipandu jurnalis senior Rosiana Silalahi yang tayang pada Kamis 30 November 2023, malam, Agus menuturkan dirinya pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
Baca Juga: Hadapi Debat Capres-cawapres, Timnas AMIN Hanya Perkuat pada Substansi stau Materi
Proses itu sendiri bergulir pada tahun 2017 yang lalu.***
