HARIAN BOGOR RAYA - Gubernur Bali I Wayan Koster luncurkan surat edaran baru bagi para wisatawan mancanegara yang ingin mengunjungi/berlibur di pulau Dewata tersebut.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh orang nomor satu di Bali yaitu mengenai kewajiban dan larangan bagi wisatawan mancanegara.
Pada surat edaran no 4 tahun 2023 tersebut, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh para wisman, yaitu wisatawan mancanegara wajib untuk memuliakan kesucian pura maupun simbol-simbol keagamaan dan dengan sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni, dan upacara keagamaan.
Baca Juga: Gubernur Bali Tulis Surat Ke Menteri Soal Warga Negara Rusia dan Ukraina
“Memakai busana yang sopan, wajar, dan pantas pada saat berkunjung melakukan aktivitas di Bali, baik kawasan tempat suci, daya tarik wisata, tempat umum, dan berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya,” kata dia.
Kemudian dalam edaran tersebut, Koster mewajibkan wisatawan yang datang ke Bali agar didampingi oleh pemandu wisata yang berizin, yang tentunya pemandu tersebut telah memahami daya tarik wisata, kondisi alam, adat istiadat, kearifan lokal yang ada.
Selanjutnya, kepada para wisman ditekankan untuk melakukan penukaran mata uang asing di penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan melakukan pembayaran dengan menggunakan kode QR standar atau menggunakan mata uang rupiah.
Baca Juga: Pemprov Bali Tindak Tegas Turis Asing Yang Berulah
Dan terkait lalulintas, para wisatawan yang ingin mengendarai kendaraan sendiri diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya memiliki SIM nasional maupun internasional, tertib berlalu lintas, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Lalu tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang.
“Menggunakan alat transportasi laik pakai roda empat yang resmi atau alat transportasi roda dua yang bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi, menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan, dan mentaati segala ketentuan aturan khusus yang berlaku di masing-masing daya tarik wisata dan aktivitas wisata,” ujar Wayan Koster.
Koster juga menyampaikan beberapa larangan lainnya bagi para wisman saat berlibur di Bali yaitu tidak boleh memasuki area utama tempat suci atau pura kecuali untuk bersembahyang, dan saat melaksanakan prosesi sembahyang tentunya harus dengan pakaian adat lengkap dan tidak sedang datang bulan(menstruasi).
Baca Juga: Gunakan Nopol Palsu Sejumlah Warga Negara Asing di Bali Ditindak Petugas
Hal-hal yang menjadi larangannya lagi yaitu wisatawan dilarang memanjat pohon yang disakralkan, berkelakuan yang menodai tempat suci seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau tanpa pakaian, membuang sampah sembarangan, serta menggunakan plastik sekali pakai.
“Dilarang mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian dan informasi bohong,” sambungnya.
Kemudian ada larangan bagi wisman bekerja atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi, dan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Pemotor Hantam Pikap di Bali, Satu Orang Tewas
Apabila nantinya ditemukan wisman yang melanggar peraturan yang ddituang dalam surat edaran nomor 4 tahun 2023 tersebut, tentunya wisatawan tersebut akan diberikan sanksi atau proses secara hukum.
Oleh karena itu maka pemprov Bali akan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam menginformasikan kebijakan tersebut. Misalnya dengan mencantumkan edaran tersebut kedalam lembaran khusus pada paspor wisatawan saat proses keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa.
“Berkaitan dengan kebijakan ini akan dikomunikasikan dengan kedutaan besar dan konsulat yang ada di Bali, kemudian ditindaklanjuti dengan rakor pemerintah pusat dan terutama maskapai yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata,” tutupnya.***