Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Jokowi Rajin Tebar Bansos ke Masyarakat

31 Januari 2024, 08:47 WIB
Sri Mulyani Umumkan Tunjangan PNS Rp2,4 Juta Mulai Februari 2024/ /Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

HARIAN BOGOR RAYA - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakang ini gencar bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Hal tersebut merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.

"Bansos adalah salah satu instrumen di dalam APBN, dimana ada dalam undang-undang (UU) dan dibahas oleh seluruh partai politik dan fraksi di Senayan DPR RI sehingga menjadi menjadi instrumen negara," kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan dilansir pada Rabu, 31 Januari 2024.

Ia pun mengatakan, bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari beberapa jenis. Seperti dalam melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga: Sri Mulyani Angkat Bicara Terkait Isu Dirinya Akan Hengkang dari Kabinet Indonesia Maju

Sri Mulyani menyebut, pada 2023 pemerintah juga membagikan bansos baru yakni bantuan langsung tunai (BLT) El Nino 18,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"BLT El Nino yang tahun 2023 itu kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser," ujarnya.

Kata Sri Mulyani, selain itu bansos yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 juga untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR hingga bantuan pangan yang sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji ASN, TNI-Polri akan Dibayarkan Mulai Januari 2024

Menurutnya, pada pemberian bansos 2024. Sri Mulyani menyebut bansos pada tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 yaitu sebesar Rp 496 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023.

"Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN dimana sumber dan penggunaannya yang sudah disetujui oleh DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi makin gencar membagikan bantuan sosial (bansos). Sejak akhir 2023, baik berupa bantuan langsung tunai (BLT), seperti bahan pangan maupun uang tunai hingga menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Anggaran yang dibutuhkan bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun hingga akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Bantuan akan diberikan mulai Februari 2024.***

Editor: Didin Harian Bogor Raya

Tags

Terkini

Terpopuler