Network
HARIAN BOGOR RAYA - Terkait istilah cawe-cawe yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Wakil Ketum PAN Viva Yoga Mauladi angkat bicara.
Dalam keterangan resminya, Viva optimis bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan terkait pilpres 2024 mendatang.
optimistis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam cawa-cawe di Pemilu 2024.
Dikutip dari media antara, Viva juga menegaskan Walaupun secara yuridis, tidak ada aturan dan undang-undang yang melarang seorang Presiden mengikuti cawa-cawe atau ikut terlibat di pemilu. Hal ini juga terutama yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Dimana pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah sangat jelas dalam mengatur mekanisme, prosedur dan proses pilpres. Sehingga, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebanyak 4 persen di DPR RI.
"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujar Viva.
Baca Juga: Ada Apa Para Pimpinan Purnawirawan TNI Polri Temui Presiden Joko Widodo
"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," tambahnya.
"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan," jelas dia.
Menurut Viva lagi, bahwa tidak ada larangan bagi Presiden Jokowi dalam mengundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan tukar pikiran di Istana Negara.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Logo Ibukota Nusantara
Dan tentunya proses koalisi partai menjadi syarat wajib presidential threshold terkait ambang batas suara yang harus diperoleh bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berkisar 20 persen kursi DPR RI.
Sedangkan PDIP menurut Viva, bisa sendirian mengusung pasangan capres dan cawapres dibandingkan partai lainnya yang harus berkoalisi.
Dibalik itu Viva beranggapan, bahwa ada kekhawatiran dari kelompok antitesis pemerintah ketika Jokowi melakukan pertemuan pertemuan dengan partai koalisi pemerintah di Istana. Terlebih lagi hasil survei Populi Centre menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi sekitar 74,5 persen.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Bersama Ibu Negara Bersilaturahmi Dengan Megawati di Jakarta
Tentunya Survei tersebut secara elektoral sangat berpengaruh yang diakibatkan adanya efek Jokowi, sehingga dapat membuat opini pembunuhan karakter (character assasination) terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi. Kendati demikian, PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu.
"Presiden harus juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar Pemilu 2024 berjalan secara Luber, Jurdil, aman, damai, dan bahagia," tutur Viva.
Dan ia pun menghimbau kepada KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tentunya mereka harus mandiri, menjaga kualitas dan integritasnya agar pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan secara demokratis. Dan juga harus mampu mengajak partai politik, masyarakat, lembaga pemantau pemilu, dan kekuatan civil society untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan lancar dan menjadi dasar legitimasi politik pemerintahan ke depan.***
