Network
HARIAN BOGOR RAYA - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan menyebut, meski komisoner KPU Jabar seluruhnya bukan petahana, namun, komisioner KPU Jabar itu sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu. Beberapa komisioner sebelumnya menjadi komisioner KPU kab/kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu.
Sebagai contoh, Abdullah dari KPU Kab. Cirebon, Adie dari KPU Kabupaten Bandung Barat, Aneu dari KPU Kab. Garut, dan Hari dari KPU Kab. Subang. Sementara, Hedi sebelumnya adalah anggota Bawaslu Kab. Bandung. Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni sebelumnya adalah Ketua KPU Kab. Bogor.
"Mereka semua punya pengalaman sebagai penyelenggara. Menurut saya, adaptasinya bisa lebih cepat karena memang kebutuhannya pun pada hal-hal yang bersifat teknis dalam tahapan. Saya tidak melihat ada isu yang terlalu besar," kata Firman, soal komisioner KPU itu.
Baca Juga: Teken MoU Pendanaan, Pemda, KPU, Bawaslu Kabupaten Bogor Siap Sukseskan Pemilu 2024
Perbedaan dengan sebelumnya, perbedaan tupoksi. KPU kab/kota melakukan pekerjaan sangat teknis, sementara di level provinsi ada fungsi koordinasi untuk mengordinasikan seluruh KPU kab/kota se-Jabar.
"Termasuk juga menyupervisi teman-teman KPU kab/kota dan menyambungkan hubungan dengan KPU RI. Regulasi yang diatur KPU RI, KPU Jabar juga berperan memediasi dan menyupervisi," ujarnya.
Tambahnya, sebagai penyelenggara pemilu, setiap komisioner KPU tentu diharapkan memiliki integritas, independensi, dan berprinsip imparsial atau tidak memihak. KPU juga diharapkan menjadi penyelenggara yang profesional.
Menurutnya, hal yang membedakan adalah karena penyelenggaraan pemilu terdiri dari 2 tahap. Ada pemilu serentak pada Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024 yang wacananya akan dimajukan ke September 2024.
