Network
HARIAN BOGOR RAYA - Menanggapi soal Baliho pasangan Capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan baliho Prabowo -Gibran, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara.
Dirinya mengatakan adanya perbedaan penanganan ketika presiden Jokowi berkunjung ke Bali dan ke Sumatera Barat.
Dimana saat Presiden Jokowi berkunjung ke Bali pada Selasa 31 Oktober 2023 baliho Ganjar-Mahfud harus digeser, sedangkan Baliho pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dibiarkan saja ketika Presiden berkunjung ke Sumbar.
Baca Juga: Menhan Bersama KSAD Kunjungi RS.Salak Bogor
Hasto pun kemudian mempertanyakan alasan di balik perbedaan sikap aparat keamanan di dua tempat tersebut.
"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali," ucap hasto dalam jumpa pers di gedung high end Jakarta 1 November 2023.
"ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," tambahnya.
Baca Juga: Dana Abadi Pesantren, Benarkah Program Unggulan Pasangan Prabowo-Gobran Inisiasi PKB?
Hasto lantas menyinggung diskriminasi politik menanggapi penanganan atribut PDIP di Bali itu. Terutama ketika Jokowi telah memberikan arahan agar pejabat publik dan ASN tidak memihak calon tertentu di Pilpres 2024.
Penanganan atribut kampanye Ganjar -Mahfud di Bali bagi Hasto merupakan satu hal diskriminasi politik. Apalagi Jokowi sudah memberikan arahan agar pejabat publik dan ASN tidak memihak calon tertentu di pilpres 2024.
"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ, ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," ujar Hasto.
Baca Juga: Amien Rais Tanggapi Pedas Orasi Gibran
"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," katanya.
Hal itu merupakan satu bentuk ketidakadilan bagi Hasto, walaupun pencopotan atribut itu hanya sementara. Padahal, menurutnya, PDIP dan paslon Ganjar-Mahfud sudah sah menjadi bagian dari peserta pemilu di catatan Komisi Pemilihan Umun (KPU).
Tanggapan Jokowi Terkait Penurunan Baliho
Menanggapi penurunan baliho paslon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Bali, Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal itu dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Baca Juga: Baliho Dicopot saat Presiden Berkunjung Ke Batubulan Bali, TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara
“Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang,” ujar Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini pemda punya kewenangan untuk menindak pemasangan baliho jika dianggap melanggar aturan. Namun demikian pemda juga berkewajiban meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai sebelum menindaknya, jangan sampai terjadi mis komunikasi.***
