Network
HARIAN BOGOR RAYA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras terkait pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur yang diduga melibatkan aparat keamanan. Berita atau informasi perihal tersebut beredar luas di beberapa media sosial dan juga muncul dari beberapa sumber media massa.
Dikutip dari pikiran rakyat.com, Julius Ibrani mewakili koalisi masyarakat sipil dalam siaran persnya mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
"Pertama, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi kita, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana pasal 30-nya menegaskan Polri adalah alat keamanan negara yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Polri dengan mandat Tupoksi Polri adalah penegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan lalu melayani dan mengayomi masyarakat," ujar Julius Ibrani.
Baca Juga: Sejumlah Tokoh yang Tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang Silaturahmi dengan Musto Bisri
Menurutnya sebagai aparat keamanan negara polri dituntut untuk tidak boleh berada di ruang-ruang dan dijadikan alat gerakan politik. Dan Kontestasi politik pun tidak boleh melibatkan Polri.
Karena apabila polri melibatkan diri dalam kontestasi politik maka hal tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
Oleh karna itu dengan adanya dugaan pemasangan baliho yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara jelas menciderai sikap netral polisi, dan inu merupakan bentuk kecurangan Pemilu. Dan tentunya hal itu semakin menunjukkan kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Begini cara Dapatkan BLT El Nino yang akan Disalurkan Kepada Warga Miskin
Sebelumnya diketahui baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar- Mahfud MD yang merupakan lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya.
