HARIAN BOGOR RAYA - Sejumlah tokoh bangsa, yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) mengunjungi rumah Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah, mereka bertemu dengan pemilik rumah Gus Mus untuk membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Minggu 12 November 2023.
 
Keputusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) beberapa waktu lalu, yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.
 
Hal itu diungkapkan oleh koordinator pertemuan majelis permusyawaratan Rembang bersama Gus Mus, Alif Iman Nurlambang, dalam konferensi pers usai pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, Minggu.
 
Baca Juga: Tegas, Megawati Larang Kadernya Hina Presiden Jokowi

“Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan MKMK, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu,” ujar Alif.
 
Selain itu, mengacu pada temuan MKMK yang ditunjukan, MPR mengaku mengkhawatirkan jika pemilihan umum (pemilu) 2024 nantinya tidak akan berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam. Hal itu dikutip dari harian Bogor Raya dari Antara.
 
Menurut keterangan Alif bahwa Mustafa Bisri atau Gus Mus meminta kepada majelis permusyawaratan Rembang yang di dalamnya terdiri dari para tokoh bangsa, tokoh lintas iman, dan aktivis HAM agar terus mengingatkan elit politik dan penguasa, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi telah melukai masyarakat.
 

“Nasihat-nasihat perlu disampaikan kepada masyarakat, agar situasi tetap adem, kekecewaan disalurkan ke saluran yang demokratis,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, sosok Goenawan Mohammad yang merupakan salah satu tokoh budayawan berharap Pemilu 2024 berjalan sehat, dengan tetap mengimplementasikan azas luber jurdil.

“Yang menang (pilpres) harusnya punya legitimasi, tidak hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal, sesuai hati nurani,” katanya.
 
Baca Juga: Sidang MKMK: Pencalonan Gibran sebagai Bacawapres tidak bisa Dibatalkan

Sementara Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan kepada masyarakat, agar kembali ke nilai luhur etika dan moral, saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.

Sedangkan mantan komisioner KPK Erry Riyana mengingatkan agar masyarakat berprasangka baik karena tidak semua penyelenggara negara melanggar demokrasi. Menurutnya bahwa sebagian besar penyelenggara negara masih punya hati nurani. Yang nggak hanya sebagian kecil, yang kebetulan memegang kekuasaan,” katanya.***