Network
HARIAN BOGOR RAYA - Terkait pernyataan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku dirinya diminta oleh presiden Jokowi untuk menghentikan kasus hukum mantan ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik ( e KTP), presiden Jokowi angkat bicara.
Ia mempertanyakan maksud pernyataan Agus Rahardjo tersebut. Dengan maksud apa Agus Raharjo menyampaikan hal tersebut.
"Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?" tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 4 Desember 2023 dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Jenazah Doni Monardo di Makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Apa yang dipertanyakan Jokowi yaitu guna merespon pernyataan Agus Rahardjo dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu, yang menyebut dirinya pada tahun 2017 pernah meminta KPK menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Menurut keterangan presiden Jokowi bahwa saat itu dirinya hanya menyampaikan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada. Oleh karena itu Jokowi meminta kepada publik untuk mengecek kembali pemberitaan di tahun 2017 terkait kasus Setya Novanto.
"Yang pertama, coba dilihat di berita-berita tahun 2017. Di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas berita itu ada semuanya," ujar Jokowi.
Baca Juga: Ayo Cepat Bayar Pajak! Berlaku 16 Desember Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan bahwa kasus Setya Novanto pun berakhir dengan sanksi hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Setya Novanto.
Ketika di singgung soal adanya motif politik atas pernyataan Agus Rahardjo tersebut, Jokowi meminta media dan masyarakat untuk memeriksa sendiri.
"Saya suruh cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg, nggak ada. Agenda yang di Setneg, nggak ada. Tolong dicek, dicek lagi aja," tegasnya.
Baca Juga: Sosok Doni Monardo di Mata Rekan Sejawat
Presiden Jokowi ketika dimintai tanggapan tentang su hak interpelasi yang bisa digunakan DPR RI untuk meminta keterangan dari dirinya soal pernyataan Agus Rahardjo, Ia enggan menanggapi hal itu.
