Network
HARIAN BOGOR RAYA - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakang ini gencar bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Hal tersebut merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
"Bansos adalah salah satu instrumen di dalam APBN, dimana ada dalam undang-undang (UU) dan dibahas oleh seluruh partai politik dan fraksi di Senayan DPR RI sehingga menjadi menjadi instrumen negara," kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan dilansir pada Rabu, 31 Januari 2024.
Ia pun mengatakan, bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari beberapa jenis. Seperti dalam melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Sri Mulyani Angkat Bicara Terkait Isu Dirinya Akan Hengkang dari Kabinet Indonesia Maju
Sri Mulyani menyebut, pada 2023 pemerintah juga membagikan bansos baru yakni bantuan langsung tunai (BLT) El Nino 18,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"BLT El Nino yang tahun 2023 itu kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser," ujarnya.
Kata Sri Mulyani, selain itu bansos yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 juga untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR hingga bantuan pangan yang sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji ASN, TNI-Polri akan Dibayarkan Mulai Januari 2024
Menurutnya, pada pemberian bansos 2024. Sri Mulyani menyebut bansos pada tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 yaitu sebesar Rp 496 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023.
