Network
HARIAN BOGOR RAYA - Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungutan dalam penerbitan izin tambang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Ia mengatakan pihaknya akan segera memanggil Bahlil untuk meminta penjelasan terkait penyalah gunaan wewenang sebagai ketua satgas dalam pencabutan dan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di beberapa perusahaan.
Baca Juga: Jenazah Jenderal Bintang Tiga ini Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung
"Kami sudah dengar berbagai dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau mau menghidupkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit harus bayar sekian dan ada yang meminta saham katanya." ujarnya.
"Ya Kami akan segera panggil Pak Bahlil,"katanya di Komplek Parlemen di Senanyan, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.
Menurut Sugeng, pihaknya belum bisa memastikan waktu pemanggilan Bahlil. Pasalnya, pemanggilan tersebut masih dalam proses. Selain itu, DPR RI sendiri baru memasuki masa persidangan.
Baca Juga: Jenazah Jenderal Bintang Tiga ini Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung
Sugeng menilai bahwa pembentukan Satgas tersebut pun mencederai tata kelola pemerintahan. Alasannya, tupoksi Satgas tersebut dalam mengevaluasi IUP milik perusahaan melampaui tugas milik tiga kementrian. "Kami sudah sejak awal tidak setuju yang namanya Satgas. Kami kembalikan ini semula," pungkasnya.***
