Network
HARIAN BOGOR RAYA - Ratusan warga Desa Gunung Putri menggelar aksi demo di depan Kantor Desa Gunung Putri, guna menyelesaikan permasalahan sengketa lahan persil 84, pada Minggu, 10 Maret 2024.
Warga Gunung Putri tersebut menuntut hak terkait Persil 84 yang diblokir oleh Kementrian Agraria ATR/BPN, agar dikembalikan.
Alhasil, dalam aksi tersebut, warga Gunung Putri berhasil beberapa saat menutup akses jalan Tol Gunung Putri dengan membentangkan spanduk sepanjang 200 meter.
Baca Juga: Eks Kades Karanggan Gunung Putri Ditangkap Diduga Korupsi Dana Samisade
“Pak AHY tolong kami pak, dengan dekatnya rumah bapak, kami berharap kami juga merasakan adanya kehadiran Menteri ATR BPN di Gunung Putri. Tolong kembalikan hak kami sebagai warga negara yang hilang karena kepentingan segelintir orang,” ucap Mulyati, salah satu pemilik tanah dalam orasinya.
“Saya anggap tidak, bertanggungjawab, lahan ini sengaja di blokir hingga tidak bisa dilakukan apapun dalam hal adminstrasi. Jika memang yang melakukan pemblokiran itu bertanggungjawab, harusnya sambil diselesaikan, tapi ini dibiarkan hingga hak kami sebagai warga negara seolah hilang disini,” tambahnya.
Kepala Desa Gunung Putri Juga Berharap AHY Bisa Menuntaskan Permasalahan Tanah di Desanya Tersebut
Baca Juga: Begal di Gunung Putri Bogor Tewas Tertabrak saat Kabur, Begini Kata Polisi
Sementara itu Kepala Desa Gunungputri, Damanhuri berharap atas kejadian ini dapat di panggil oleh Kementrian Agraria ATR/BPN, yang saat ini di pimpinan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan bisa singgah ke Gunung Putri untuk menyelesaikan persoalan Persil 84 yang di blokir oleh Kementerian hingga menghilangkan hak-hak warga Desa Gunung Putri.
“Saat mendengar pemberitaan AHY diangkat menjadi Mentri ATR/BPN, saya seperti mendapatkan titik terang untuk penyelesaian sengketa lahan Persil 84 yang sudah 40 tahun tidak terselesaikan ini. Yang saya inginkan adalah hak-hak warga Desa Gunungputri,” terangnya kepada wartawan.
“bisa dikembalikan, karena selama puluhan tahun mereka harus kehilangan haknya sebagai warga negara,” tambahnya.
Damanhuri menyebut, Gunungputri adalah Kecamatan dimana Mentri ATR/BPN tinggal. Dirinya optimis jika orang baik seperti AHY bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan lahan yang notabene ada di lingkungan tempat tinggalnya.
“Saya ingin mengadukan apa yang menjadi beban dan PR terbesar saya sebagai kepala Desa Gunungputri. Minimal saat masa jabatan saya habis, saya bisa membebaskan hak warga saya dan mengembalikan apa yang memang sudah seharusnya menjadi milik mereka,” paparnya Damanhuri.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, upaya demi upaya sudah dilakukan, bahkan sampai keluarnya surat keputusan Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Namun, sampai beliau lengser sebagai Bupati Bogor, persoalan ini bak tidak tersentuh sama sekali, hanya meninggalkan secarik kertas surat putusan namun tidak disertai dengan tindakan yang harus dilakukan.
“Dengan adanya pak Menteri AHY di Gunung Putri, saya sangat berharap besar bisa menghadap beliau dan bisa langsung berkomunikas dengan beliu, agar bisa membantu saya untuk mengembalikan hak warga saya yang sudah puluhan tahun hilang,” harapnya.
“Ini sudah kesekian kalinya saya mengeluhkan apa yang menjadi persoalan di persil 84. Semoga dengan jadinya Pak AHY sebagai Mentri ATR/BPN bagian dari doa saya yang dikabulkan agar persolan sengketa lahan Persil 84 bisa diselesaikan oleh beliau,” pungkasnya.***
