Network
HARIAN BOGOR RAYA - Dalam rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan yang diselenggarakan di Hotel Royal Tulip, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu 15 Maret 2023, Amran mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, mengatakan Kemendagri akan mendorong Pemda antisipasi sejak dini permasalahan pertanahan.
"Sedini mungkin permasalahan pertanahan harus diantisipasi sejak awal. Jadi bukan hanya diselesaikan saat kejadian, tapi bisa dilihat apa potensi permasalahan yang bisa muncul," ujarnya selaku Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri.
Adanya sejumlah faktor yang telah menyebabkan konflik pertanahan, bisa dilihat dan didalami oleh Pemda. Hal tersebut tentunya dimaksudkan agar permasalahan yang terjadi tidak semakin kompleks.
Baca Juga: Kemendagri Ajak Masyarakat Lakukan Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk
Banyak persoalan pertanahan terjadi karena kurangnya tertib administrasi sejak awal. Oleh karena itu Ia juga mengingatkan, masalah pertanahan perlu disikapi secara hati-hati.
Selain itu, tidak seimbangnya proses distribusi kepemilikan tanah juga menjadi salah satu faktor permasalahan. Berikutnya karena tidak sinkronnya peta dasar antarinstansi dan sejumlah kepemilikan hanya didasarkan pada bukti legal-formil, bukan pemanfaatan tanah.
"Nah inilah yang bisa didalami dari awal. Tentunya Bapak/Ibu sekalian yang ada di daerah yang akan bisa melihat hal-hal apa yang perlu kita antisipasi. Kita harus lihat semua SDM terkait pertanahan ini perlu disinergikan dengan baik," harapnya.
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Ingatkan Jajaran Pemda Pedomani 8 Arahan Presiden Jokowi
Amran juga menjelaskan, berbagai tipologi masalah pertanahan di antaranya sengketa tanah garapan yang dominan terjadi, redistribusi tanah, dan sengketa izin lokasi.
Selain itu, masalah berikutnya dipicu oleh sengketa pengadaan tanah, serta hal lainnya seperti permasalahan terkait tanah ulayat, tanah kosong, membuka tanah, dan ganti kerugian tanah.
Oleh karena itu, Kemendagri akan melihat hal-hal yang perlu didorong untuk dikoordinasikan di tingkat pusat.
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Sampaikan Tantangan Pendidikan Anak Sekolah di Era Digital Kepada Para Guru Bk
Dan tentunya untuk memaksimalkan koordinasi antara pusat dan daerah, Ia juga mempersilakan jajaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan saran dan masukan.
"Contoh permasalahan di Jawa Barat, sengketa tanah garapan yang dominan ada 88,7 persen. Di daerah lain kurang lebih sama soal tanah garapan. Ada masyarakat yang mendiami tanah tersebut, kemudian dalam waktu yang lama, kemudian pemilik awalnya baru mengklaim. Ini banyak kejadian," bebernya.
Selain itu, menurut Amran persoalan lainnya yakni terkait tanah negara yang ditempati oleh masyarakat. Hal itu menurut Amran, perlu dilihat sejak awal oleh daerah.
Ia berharap, masalah pertanahan dapat dideteksi sejak dini dan Rakor yang digelar tersebut mampu memberikan solusi agar persoalan pertanahan tidak terjadi di masa mendatang.
"Karena itu, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendorong munculnya inovasi baru di bidang penyelesaian masalah pertanahan ini. Mungkin di Kementerian ATR sudah ada, kami di Kemendagri akan mendorong bagaimana kemudahan untuk menyampaikan laporan masyarakat terkait masalah pertanahan. Kita akan dorong untuk menyiapkan aplikasi memudahkan pengaduan dan koordinasi," tandas Amran. ***
