Network
HARIAN BOGOR RAYA - Setelah kemarin menteri keuangan Sri Mulyani membahas terkait dana abadi, kini giliran partai kebangkitan bangsa yang juga ikut membahas program unggulan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming Raka.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan juga merupakan Bupati Bandung menegaskan bahwa program Dana Abadi Pesantren merupakan program yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, dimana program tersebut merupakan inisiatif Fraksi PKB.
Program itu sendiri menurut Dadang telah berjalan dan dikelola melalui Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021.
Baca Juga: Ini Kata Sri Mulyani Tanggapi Program Unggulan Gibran
Dana Penyelenggaraan Pesantren merupakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Kemudian lebih lanjut Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa sejak awal PKB berkomitmen untuk menunjukkan keberpihakannya kepada pesantren, para santri dan para kyai. Karena bagaimanapun juga PKB dilahirkan oleh para kyai.
Maka dengan itu partai kebangkitan bangsa membuktikan loyalitasnya terhadap pesantren dengan perjuangan keras mendorong lahirnya undang-undang pesantren dan dana abadi pesantren.
Baca Juga: Ini Tanggapan Gibran Dilaporkan Oleh TPDI ke KPK
“Yang kami tahu program Dana Abadi Pesantren adalah program inisiatif Fraksi PKB. PKB yang berjuang menggolkan Undang-undang Pesantren dan Dana Abadi Pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh pondok-pondok pesantren, para santri dan Kyai,”ujar Dadang Supriatna di Soreang, Kabupaten Bandung, 26 Oktober 2023.
Keterangan tersebut diungkapkan oleh Dadang Supriatna untuk menanggapi program dana abadi pesantren yang disampaikan oleh Gibran rakabuming Raka pada pidato perdananya ketika akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari Rabu 25 Oktober 2023.
"Kalau mengutip Ketua Fraksi PKB DPR RI Kang Haji Cucun, tahun ini APBN sudah mengalokasikan Rp 250 miliar untuk pesantren. Bahkan tahun 2024 Dana Abadi Pesantren ini di APBN akan meningkat menjadi Rp 2 triliun, diambil dari tambahan Dana Abadi Pendidikan Rp 15 Triliun,” ujar Dadang Supriatna.
Baca Juga: BEM SI Gelar Unjuk Rasa Bentuk Respons atas Putusan MK
Oleh karena itu, ia sekali lagi menegaskan, Dana Abadi Pesantren sama sekali bukan hal yang baru karena program ini telah berjalan, dan merupakan produk legislasi hasil inisiasi PKB. Namun sayangnua, program itu kini "ditawarkan" pihak lain karena dinilai berhasil.
Bagi Jajang program dana abadi pesantren merupakan produk legislasi hasil inisiasi PKB, yang saat ini program tersebut sudah berjalan. Namun sayangnya program itu kini ditawarkan oleh pihak lain dengan anggapan bahwa program tersebut bisa dikatakan berhasil.
“Padahal dulu waktu Fraksi PKB memperjuangkan UU Pesantren dan Dana Abadi Pesantren banyak pihak yang mempertanyakan bahkan mencibir terkait kengototan PKB memperjuangkan lahirnya UU Pesantren dan Dana Abadi Pesantren,” ujar Dadang lagi.
Baca Juga: Partai Gerindra Sudah Komunikasi dengan Gibran Usai MK Sampaikan Putusan Uji Materi
PKB: Bukan Hal Mudah Untuk Menggolkan Dana Abadi Pesantren
Cucun Ahmad samsurizal selaku Ketua Fraksi PKB DPR RI menyampaikan bahwa untuk menggolkan undang-undang pesantren dan undang-undang dana abadi pesantren di DPR RI bukanlah hal yang mudah.
Karena saat itu banyak pihak parlemen yang mempertanyakan urgensi dua hal yang digagas oleh PKB. Namun mereka tetap maju memperjuangkan produk legislasi yang berpihak kepada para santri dan kalangan pesantren.***
