Network
HARIAN BOGOR RAYA - Menanggapi soal Baliho pasangan Capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan baliho Prabowo -Gibran, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara.
Dirinya mengatakan adanya perbedaan penanganan ketika presiden Jokowi berkunjung ke Bali dan ke Sumatera Barat.
Dimana saat Presiden Jokowi berkunjung ke Bali pada Selasa 31 Oktober 2023 baliho Ganjar-Mahfud harus digeser, sedangkan Baliho pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dibiarkan saja ketika Presiden berkunjung ke Sumbar.
Baca Juga: Menhan Bersama KSAD Kunjungi RS.Salak Bogor
Hasto pun kemudian mempertanyakan alasan di balik perbedaan sikap aparat keamanan di dua tempat tersebut.
"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali," ucap hasto dalam jumpa pers di gedung high end Jakarta 1 November 2023.
"ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," tambahnya.
Baca Juga: Dana Abadi Pesantren, Benarkah Program Unggulan Pasangan Prabowo-Gobran Inisiasi PKB?
Hasto lantas menyinggung diskriminasi politik menanggapi penanganan atribut PDIP di Bali itu. Terutama ketika Jokowi telah memberikan arahan agar pejabat publik dan ASN tidak memihak calon tertentu di Pilpres 2024.
Penanganan atribut kampanye Ganjar -Mahfud di Bali bagi Hasto merupakan satu hal diskriminasi politik. Apalagi Jokowi sudah memberikan arahan agar pejabat publik dan ASN tidak memihak calon tertentu di pilpres 2024.
