Mardani Ali Sera: Presiden Sebaiknya Jadi Guru Bangsa dan Netral

- 29 Januari 2024, 07:25 WIB
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera -f/istimewa
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera -f/istimewa /

HARIAN BOGOR RAYA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa sebagai seorang presiden sebaiknya menjadi guru bangsa dan bisa bersikap netral. hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye pada Pemilu

Menurutnya, mengingat pemilu sebagai pesta demokrasi bukan sekadar pertarungan kekuasaan, melainkan juga pendidikan tentang etika dan kenegarawanan.

"Kalau mengajukan cuti kepada diri sendiri selaku presiden, secara etika tidak 'pas',"ucap Mardani kepada pers di Jakarta Timur, Minggu 28 Januari 2024.
 
Baca Juga: Viral Kecelakaan Maut Diduga Akibat Balap Liar Satu Orang Tewas Ditempat

Mardani juga memastikan bahwa memang secara hukum Presiden boleh ikut berkampanye, tapi menurutnya presiden itu levelnya bukan hukum lagi melainkan levelnya negarawan dan etika. Ia berpendapat bila prinsip-prinsip etika demokrasi ditabrak, maka tentunya akan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.
 
Namun demikian pejabat negara, termasuk presiden memang diperkenankan cuti saat melakukan kampanye,tapi tentunya akan sulit membedakan apakah pejabat itu menggunakan fasilitas negara atau tidak. Misalnya presiden, tidak mungkin kalau presiden cuti tidak dilekatkan dengan Paspampres, karena itu memang wajib.

Lalu ia menambahkan, bahwa Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibiayai oleh negara. Bahkan nanti menurutnya, menteri juga akan seperti itu.
 
 
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
 
Hal itu diungkapkan oleh Jokowi ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.
 
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lo kampanye, boleh lo memihak. Boleh," kata Jokowi saat itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
 
 
Akan tetapi sebagai kepala negara, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024.***

Editor: Herawati Nurlia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x