Network
HARIAN BOGOR RAYA- Longsor yang terjadi di Sukabumi sepekan yang lalu mengakibatkan sejumlah rumah di Cibadak rusak berat, sedikitnya 19 rumah warga Kampung Cibatu Hilir Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak terdapat longsor.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana akan merelokasi rumah warga yang terdampak, Wakil Bupati Sukabumi melalui percakapan di Radio menyebut bencana longsor mengaku 13 rumah warga tertimbun tanah dan 6 rumah di sekitarnya masuk dalam zona merah.
Tambahnya ada sebanyak 75 rumah juga ikut terancam, namun dikatakan menurut Iyos Pemkab Sukabumi kini tengah menunggu hasil kajian dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ).
Baca Juga: Hujan Deras di Sukabumi Akibatkan Beberapa Wilayah Alami Bencana Longsor
"Kita menunggu hasil PVMBG sepertinya ini harus relokasi ada 13 rumah yang terdampak dan 6 rumah masuk zona merah jadi yang harus di relokasi ada 19 rumah. Untuk rumah yang terancam nanti kita liat hasil kajian PVMBG apakah masih bisa dihuni atau tidak, " kata wakil Bupati dikutip dari RRI 1 Februari 2024.
Pihaknya saat ini sedang mempersiapkan lahan relokasi untuk warga yang berada tidak jauh dari Desa Sekarwangi sambil menunggu hasil kajian dari PVMBG.
"Ada lokasi tanah desa dekat dengan lokasi kejadian tetapi kita harus koordinasi dulu dengan pemerintah desa dan beberapa pihak lainnya karena itu terkait aset desa. Nanti ada prosesnya mulai dari pembangunan Huntara hingga kedepannya menjadi hunian tetap, Kita terus berkoordinasi dengan warga untuk bersiap jika rekomendasinya di relokasi, " paparnya.
Baca Juga: Banjir Bandang dan Longsor Telan Korban Jiwa dan 11 Orang Hilang
Bencana yang melanda Kecamatan Cibadak itu berdampak kepada 13 rumah warga rusak tertimbun dengan total jiwa yang kehilangan tempat tinggal berjumlah 54 orang. Sementara jumlah pengungsi ada 16 KK, terdiri dari balita tiga jiwa, anak 12 jiwa, dewasa 36 jiwa, Lansia 2 jiwa, disabilitas 1 jiwa. Kini Pemkab Sukabumi tengah menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari PVMBG untuk menentukan langkah penanganan jangka panjang yang akan diambil oleh pemerintah daerah.***
