HARIAN BOGOR RAYA - Platform media sosial Twitter pernah dapat ancaman di Nigeria dan Turki, dengan pembatasan akses platform media sosial itu.
"Turki sangat mirip (dengan India), kami mendapat begitu banyak permintaan dari Turki. Kami melawan Turki di pengadilan mereka dan sering menang, tetapi mereka mengancam akan menutup kami terus-menerus," kata pendiri sekaligus mantan CEO Twitter, Jack Dorsey,
Menurut Jack, situasi di Nigeria tak jauh beda. Twitter tidak dapat menempatkan karyawannya di negara tersebut karena takut akan ancaman dari pemerintah yang membahayakan mereka.
Baca Juga: Rekam Jejak Ella Irwin, Mengundurkan Diri dari Jabatan di Twitter
Nigeria pernah memblokir Twitter pada tahun 2021 setelah platform media sosial itu menghapus cuitan dari Presiden Muhammadu Buhari yang saat itu mengancam akan menghukum kelompok separatis regional.
Nigeria mencabut blokir Twitter pada awal 2022 setelah Twitter setuju untuk membuka kantor regional, dan beberapa poin perjanjian lain dengan pihak pemerintah.
Ia pun mengatakan bahwa media sosial Twitter pernah terancam diblokir oleh pemerintah India, Nigeria, dan Turki jika tidak menuruti permintaan untuk membatasi unggahan beberapa akun tertentu.
Baca Juga: Viral di Twitter, Pria Ini Nikahi Kekasih Pakai Mahar Tiket Coldplay di Jakarta
Sementara, Jack Dorsey menjabat sebagai CEO Twitter hingga 2021 sebelum perusahaan yang didirikannya itu dibeli oleh Elon Musk pada 2022.
Ancaman pemblokiran Twitter merupakan buntut dari kebijakan pemerintah negara-negara tersebut yang menerapkan sensor di media daring untuk membatasi aktivitas gerakan demonstrasi dan jurnalis yang mengkritik pemerintah di media sosial.
"India contohnya, India adalah negara yang menyampaikan permintaan kepada kami seputar protes petani dan seputar jurnalis tertentu yang mengkritik pemerintah," kata Jack dalam sebuah wawancara dikutip dari Indian Express pada Selasa.
Baca Juga: CEO Twitter Beberkan Kebijakan Pembebanan Biaya Terkait Konten Artikel Secara Individual
India sempat dilanda gerakan demonstrasi pada 2021 lalu karena penetapan beberapa aturan terkait pertanian yang ditentang oleh para petani di negara tersebut. Demonstrasi tersebut menjadi salah satu yang terbesar dihadapi oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya Bharatiya Janata Party (BJP).
"Itu (ancaman) terwujud dalam berbagai cara seperti: 'Kami akan menutup Twitter di India,' yang merupakan pasar sangat besar bagi kami; 'kami akan menggerebek rumah karyawan Anda,' yang mana mereka melakukannya; 'kami akan menutup kantor Anda jika Anda tidak mengikutinya.' Dan inilah India, negara demokrasi," kata Jack.
Pemerintah India menyangkal tudingan terkait kebijakan sensor di media sosial. Pihaknya mengatakan hanya membatasi penyebaran hoaks dan unggahan yang mengganggu keamanan serta ketertiban negara.***