Network
HARIAN BOGOR RAYA - Komisi ll DPR RI melaksanakan Kunjungan kerja ke Pemerintahan Kota Bogor pada hari Rabu 15 Febuari 2023. Yang mana kunjungan tersebut untuk memantau perkembangan persiapan Pemkot Bogor menyambut pelaksanaan pemilu 2024.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI di Pemkot Bogor diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kota Bogor, Ketua KPUD Kota Bogor, Samsudin dan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Dalam kunjungannya kali ini, Komisi II DPR RI mendengarkan langsung paparan terkait Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Walikota Bogor, Kapolresta Bogor, Kadisdukcapil dan Ketua KPU Kota Bogor. Terkait hal itu, komisi II DPR RI pun mengapresiasi apa yang disampaikan tersebut.
Baca Juga: Biaya Haji 2023 Ditetapkan Pemerintah Sebesar Rp50 Juta, Tidak Jadi Naik Sampai Rp69 Juta!
Sambut kedatangan Komisi II DPR RI, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi menyampaikan beberapa hal dalam paparannya, dan diawali dengan menyampaikan bahwa pada forum-forum Apeksi pihaknya sering mengartikulasikan bahwa kondisi dan tantangan kepala daerah saat ini tidaklah mudah.
Kemudian Walikota Bogor menyampaikan tentang tantangan yang dihadapi termasuk aturan percepatan masa jabatan kepala daerah yang selesai di awal 2024 harus berakhir pada Desember 2023. Dan nantinya jabatan kepala daerah untuk sementara akan dipimpin oleh Pj (penjabat).
"Dari Apeksi kami sering menyampaikan bahwa pejabat itu (Pj) harus yang memahami dinamika lokal, bisa komunikasi, opsi terbaik ada di Sekda karena sudah biasa dan tahu sensitivitas kota. Karena kami khawatir ketika Pj menghadapi satu persoalan," katanya.
Mengenai tahapan pemilu sejak tahun 2022 Pemkot Bogor bersama penyelenggara Pemilu sudah bergerak cepat mempersiapkan segala tahapannya, terkait anggarannya, personel untuk kebutuhan di bidang administrasi, kebutuhan pegawai di sekretariat kecamatan ataupun di PPS.
Selain itu untuk memaksimalkan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu pihaknya juga melakukan survei kepada masyarakat, apakah tahapan pemilu dan pelaksanaan pemilu sudah tersosialisasi dengan baik.
