Jubir PBB Ungkap Soal Situasi Stagnan di Rafah

- 10 Februari 2024, 13:30 WIB
Warga Palestina memandang tempatnya di Rafah, Gaza selatan.
Warga Palestina memandang tempatnya di Rafah, Gaza selatan. /Mohammed Salem/

HARIAN BOGOR RAYA - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut bahwa situasi stagnan di Rafah telah mencapai titik dimana rute-rute biasa diblokir tenda-tenda yang didirikan keluarga-keluarga yang mencari tempat datar dan bersih.

Sepanjang tiga bulan terakhir, kota (Rafah) telah menghasilkan sampah yang setara dengan jumlah sampah selama setahun, jelas pemerintah kota Rafah.

“OCHA mengatakan krisis makanan, air bersih, layanan kesehatan dan fasilitas sanitasi mengakibatkan penyakit dan kematian yang seharusnya dapat dicegah,” kata Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, soal Rafah.

Baca Juga: Kementerian luar negeri Mesir: Kairo Tidak Pernah Tutup Perbatasan Rafah

Sementara, meski telah ada keputusan sementara dari Mahkamah Internasional, Israel terus menggempur Jalur Gaza. Setidaknya ada sebanyak 27.947 warga Palestina dimana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 67.459 orang lainnya terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Israel meluncurkan serangan ke Jalur Gaza sejak kelompok Palestina Hamas melakukan serangan lintas batas yang menurut Tel Aviv telah menewaskan hampir 1.200 orang.

Jelas PBB, agresi Israel telah membuat sebanyak 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur.

Baca Juga: Perang Israel dan Palestina, Pejabat AS Ungkap Harapan Soal Rafah

Pada Jumat, 9 Februari 2024 disampaikan, keprihatinan atas rencana evakuasi warga sipil dari Rafah di Gaza oleh perdana menteri Israel.

“Kami sangat khawatir dengan nasib warga sipil di Kota Rafah,” kata Dujarric kepada awak media di New York.

Pernyataan itu disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mengembangkan rencana ganda guna mengevakuasi warga sipil dari Rafah dan untuk mengalahkan batalyon Hamas yang tersisa.

Baca Juga: Amerika Serikat Blak-blakan Soal Diplomasi dan Negosiasi Terkait Serangan Israel di Gaza

“Yang pasti, masyarakat harus dilindungi, tetapi kami juga tidak ingin melihat pengungsian paksa, pengungsian massal secara paksa, yang menurut definisi bertentangan dengan keinginan mereka,” ujar Dujarric.

Dia juga menegaskan bahwa PBB tidak akan mendukung evakuasi paksa dengan cara apa pun, yang melawan hukum internasional.

“Kepadatan penduduk Rafah yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat upaya untuk melindungi warga sipil jika terjadi serangan darat hampir mustahil,” katanya.***

Editor: Maryam Purwoningrum

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah