Network
HARIAN BOGOR RAYA - Kunjungi Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo meninjau pasar Natar dan juga beberapa ruas jalan yang rusak di wilayah Lampung tengah dan Lampung Selatan, Jum'at 5 Mei 2023.
Dengan menggunakan kendaraan kepresidenan, Kepala Negara meninjau ruas jalan seputih raman, jalan seputih banyak, hingga jalan simpang randu. Dan sebelumnya presiden Jokowi melakukan peninjauan Jalan Terusan Ryacudu di Kabupaten Lampung Selatan.
Dan hasil dari peninjauan di beberapa titik ruas jalan yang rusak di provinsi Lampung, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau sejumlah jalan yang rusak di Provinsi Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023.
Ketika melintas di jalan seputih Raman kabupaten Lampung tengah, Presiden memastikan bahwa Pemerintah akan melakukan perbaikan jalan yang rusak, baik jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan kota yang rusak parah.
Namun menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota.
Baca Juga: Pemerintah Segera Upayakan Evakuasi 20 Warga Negara Indonesia Korban TPPO di Myanmar
Meskipun demikian, menurut Presiden bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung.
"Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," imbuhnya.
Untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk Provinsi Lampung.
Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan.
"Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," jelasnya.
Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain. Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.***
