Network
Menurut Viva lagi, bahwa tidak ada larangan bagi Presiden Jokowi dalam mengundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan tukar pikiran di Istana Negara.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Logo Ibukota Nusantara
Dan tentunya proses koalisi partai menjadi syarat wajib presidential threshold terkait ambang batas suara yang harus diperoleh bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berkisar 20 persen kursi DPR RI.
Sedangkan PDIP menurut Viva, bisa sendirian mengusung pasangan capres dan cawapres dibandingkan partai lainnya yang harus berkoalisi.
Dibalik itu Viva beranggapan, bahwa ada kekhawatiran dari kelompok antitesis pemerintah ketika Jokowi melakukan pertemuan pertemuan dengan partai koalisi pemerintah di Istana. Terlebih lagi hasil survei Populi Centre menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi sekitar 74,5 persen.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Bersama Ibu Negara Bersilaturahmi Dengan Megawati di Jakarta
Tentunya Survei tersebut secara elektoral sangat berpengaruh yang diakibatkan adanya efek Jokowi, sehingga dapat membuat opini pembunuhan karakter (character assasination) terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi. Kendati demikian, PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu.
"Presiden harus juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar Pemilu 2024 berjalan secara Luber, Jurdil, aman, damai, dan bahagia," tutur Viva.
Dan ia pun menghimbau kepada KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tentunya mereka harus mandiri, menjaga kualitas dan integritasnya agar pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan secara demokratis. Dan juga harus mampu mengajak partai politik, masyarakat, lembaga pemantau pemilu, dan kekuatan civil society untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan lancar dan menjadi dasar legitimasi politik pemerintahan ke depan.***
