Network
HARIAN BOGOR RAYA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) memanggil ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Budiman Sudjatmiko. Pemanggilan terhadap keduanya terkait dengan kasus penculikan atau penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997-1998 terhadap aktivis.
Pernyataan tersebut muncul dalam siaran pers koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, PBHI Nasional, ELSAM, WALHI, Centra Initiative, Forum De Facto, HRWG dalam rangka audiensi dengan Komnas HAM, Senin, 13 November 2023.
Pemanggilan terhadap Budiman sudjatmiko atas dasar di mana belakangan ini muncul pernyataan dari mantan kader PDIP yang mengaku telah menanyakan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa di tahun 1997-1998 kepada Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pencalonan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI Disetujui oleh Komisi I DPR RI
Koalisi masyarakat sipil menilai, jika Prabowo mengakui keterlibatan dirinya pada kasus penghilangan orang secara paksa kepada Budiman sudjatmiko, seharusnya pengakuan Prabowo tersebut disampaikan kepada Komnas HAM sebagai institusi negara yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat.
Karena bagaimana pun juga, kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan dapat dikatakan pernyataan Budiman menjadi informasi yang sangat penting dan semakin memperkuat dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998.
Dan nantinya apa yang disampaikan oleh Budiman akan mendukung upaya penumpasan kasus tersebut yang sampai saat ini tidak kunjung menemui titik kejelasannya. Yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Prabowo Subianto juga tidak bisa lepas dan memang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.
Baca Juga: Satu Keluarga WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza
Lebih lanjut koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa sampai saat ini penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997-1998 belum tuntas. Bahkan masih terdapat 13 orang aktivis yang masih dinyatakan hilang.
