Network
"Belum ada respon dari kementriannya. Kami dari DLH masih menunggu informasi itu," ucap Kasubkoor Pengaduan DLH Kabupaten Bogor, Dyan Heru, Jumat 5 Januari 2024 lalu.
Dyan menjelaskan, bahwa pihaknya tidak bisa menannyakan langsung terhadap Kementrian, karena dalam prosedurnya harus menunggu intruksi dari pihak kementrian.
Baca Juga: Masalah Baterai dan PLTU Harus Diselesaikan, WALHI Sorot Baterai Kendaraan Listrik
"Kita gak bisa mennnyakan ke kementrian kapan diresponnya. Intinya kita hanya menunggu intruksi saja, dan biasanya yang sudah-sudah itu ada pemberitahuan melalui sistem online hingga pemberitahuan surat ke DLH," paparnya.
Pihak DLH yang disinggung lamanya respons dari kementrian, diakuinya dikarenakan banyaknya aduan yang masuk di kementrian.
"Lama itu karena biasanya banyak aduan di kementriannya, jadi mungkin diprosesnya bertahap," tukasnya.
Soal PPLI juga Dikomentari oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto
Merespon keluhan warga Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal yang bermukim sekitar PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto meminta agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru, dapat menunjukan taringnya.
Seperti diketahui, keluhan warga tersebut terkait dampak yang masih dirasakan seperti bau limbah saat musim hujan tiba. Kemudian juga terkait kompensasi secara individu yang belum pernah dirasakan warga Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, sejak beroperasinya perusahaan tersebut.
"Saya minta Kadis DLH yang baru, bisa menyelesaikan persoalan terkait PPLI ini. Karena, masalah PPLI ini selalu muncul berulang-ulang. Jika sebelumnya dikeluhkan kaitan dampak limbah, dan sekarang juga ada muncul lagi. Nah, tentunya ini jadi tantangan buat Kadis DLH yang baru," ucap Rudi Susmanto, ditemuin di Kantornya, belum lama ini.
Rudi menjelaskan, bahwa dengan adanya rotasi jabatan yang baru bagi para kepala dinas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, maka harus bisa menunjukan konsekwensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksinya). Karenanya, penunjukan jabatan tersebut, diharapkan bukan karena kedekatan. Namun jabatan seorang kepala dinas yang baru, yang seharusnya bisa meenunjukan visi misi Pemkab dalam membangun Kabupaten Bogor.
