Network
HARIAN BOGOR RAYA - Pungutan Liar (Pungli) di sekolah adalah praktik ilegal yang sangat merugikan dan dapat mengganggu proses pendidikan.
Banyak sekolah di Indonesia, terutama yang mendapatkan anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), menghadapi masalah serius terkait pungutan liar yang dapat menghambat akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai masalah pungli di sekolah anggaran APBD dan bagaimana mengatasi masalah tersebut melalui pengelolaan anggaran yang transparan.
Baca Juga: Apa itu Pungli dan Upaya Pencegahannya
1. Pungli di Sekolah:
Apa yang Perlu Diketahui?
Pungli adalah praktik ilegal di mana pihak tertentu memaksa atau meminta imbalan dari orang lain untuk mendapatkan akses atau pelayanan tertentu. Di sekolah, pungli seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pungutan uang ilegal untuk pendaftaran, pengadaan buku, seragam, dan berbagai kegiatan lainnya yang seharusnya disediakan secara gratis atau dengan biaya yang wajar.
2. Masalah Pungli di Sekolah Anggaran APBD:
a. Ketidak transparan dalam penggunaan Anggaran : Salah satu masalah mendasar adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran APBD oleh sekolah. Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan kesempatan bagi oknum-oknum di sekolah untuk melakukan pungli.
b. Rendahnya Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dari komite sekolah, dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pungli.
c. Beban Finansial bagi Orang Tua dan Siswa: Praktik pungli dapat memberikan beban finansial yang berat bagi orang tua dan siswa, terutama bagi keluarga dengan ekonomi rendah.
Baca Juga: Cek Fakta: Ada Dugaan Pungli di Pasar Leuwiliang Bogor Hingga Rp4 Miliar per Tahun, Benarkah?
3. Mengatasi Masalah Pungli Melalui Pengelolaan Anggaran APBD yang Transparan:
a. Peningkatan Transparansi Penggunaan Anggaran: Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran APBD untuk sekolah. Informasi mengenai anggaran yang diberikan kepada sekolah harus tersedia untuk umum dan mudah diakses.
b. Pelibatan Komite Sekolah dan Orang Tua : Komite sekolah dan orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran sekolah dan melaporkan potensi praktik pungli kepada pihak berwenang.
c. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan: Dibutuhkan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang jelas dan aman untuk memungkinkan siswa dan orang tua melaporkan praktik pungli tanpa rasa takut atau tekanan.
d. Pelatihan dan Kesadaran: Siswa, orang tua, dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan dan kesadaran tentang pentingnya menolak pungli dan akibat hukumnya.
Baca Juga: Kalapas Narkotika Bandung Bantah Ada Pungli, Gumilar: Jika Ada Laporkan
e Penggunaan Teknologi: Penerapan teknologi, seperti aplikasi atau platform daring, dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan mempermudah pelaporan pungli.
Pungli di sekolah anggaran APBD adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas.
Peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran, pelibatan aktif komite sekolah dan orang tua, serta peningkatan kesadaran tentang bahaya pungli adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi masalah ini.
Dengan memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan bebas dari praktik pungli.***
