Network
HARIAN BOGOR RAYA - Pihak Apple memberikan pernyataan bahwa pihaknya tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil KCC. Kesimpulan KCC itu diungkap dalam Laporan Pemeriksaan.
"Kami tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil oleh KCC dalam Laporan Pemeriksa mereka, dan percaya bahwa perubahan yang telah kami terapkan pada App Store sesuai dengan Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi. Seperti yang selalu kami lakukan, kami akan terus berkomunikasi dengan KCC untuk berbagi pandangan kami," beber Apple.
Sementara, Komisi Komunikasi Korea (KCC) menyebut di pernyataan miliknya, kedua raksasa teknologi Google dan Apple memaksa pengembang aplikasi menggunakan metode pembayaran tertentu. Menurut KCC, hal itu menyebabkan penundaan yang tidak adil dalam peninjauan aplikasi. KCC memberi tahu perusahaan-perusahaan itu guna mengambil tindakan perbaikan, dan akan mempertimbangkan denda tersebut.
Baca Juga: Harga iPhone 15 Pro dan Pro Max, Spek Lengkap Semua HP Baru Apple Series dalam Apple Event
"Yang dibagikan oleh KCC hari ini adalah 'pemberitahuan pra-keputusan,' dan kami akan memeriksanya dengan cermat dan mengirimkan tanggapan kami. Begitu keputusan tertulis akhir dibagikan kepada kami, kami akan memeriksanya dengan cermat untuk mengevaluasi langkah berikutnya," kata Google dalam pernyataan kepada Reuters, dilansir melalui Antara.
Sementara, regulator telekomunikasi Korea Selatan mengatakan bahwa Alphabet Inc's Google dan Apple telah menyalahgunakan posisi dominan mereka di pasar aplikasi dan mengancam dengan kemungkinan denda mencapai total 50,5 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp790 triliun).
Pada 2021, Korea Selatan mengesahkan amendemen Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi yang melarang operator toko aplikasi memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran mereka.
Baca Juga: Langkah Tepat Gunakan Google Assistant Pandu Aktivitas Sehari-hari Anda
KCC mengatakan bahwa penerapan metode pembayaran tertentu oleh Google dan Apple, serta "penagihan biaya diskriminatif oleh Apple kepada pengembang aplikasi domestik" kemungkinan akan merusak tujuan hukum tersebut dalam mempromosikan persaingan yang adil.
