Network
HARIAN BOGOR RAYA - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami menyebut bahwa gempa Cianjur seharusnya menjadi pelajaran agar Kota Sukabumi berbenah dalam melakukan mitigasi bencana.
Wilayah Kota Sukabumi juga merupakan lintasan sesar aktif, Sesar Cimandiri. Potensi bencana gempabumi dengan kekuatan besar masih perlu diwaspadai.
"Kota Sukabumi juga rawan gempa yang merusak karena keberadaan sejumlah sesar aktif di darat, salah satunya Sesar Cimandiri. Gempabumi tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Namun meminimalisir dampaknya dengan langkah mitigasi yang tepat wajib dilakukan oleh semua stakeholder terkait kebencanaan, termasuk masyarakat," katanya melanjutkan soal gempa Cianjur agar jadi pelajaran buat Kota Sukabumi.
Baca Juga: Pakar ITB Ungkap 4 Alasan Gempa Turki Bersifat Merusak
Selain permasalahan itu, katanya, dokumen pokok seperti Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat rencana aksi jangka menengah komprehensif mulai Prabencana hingga Pascabencana seharusnya terintegrasi ke dalam RPJMD dan sekaligus sebagai perangkat advokasi bagi pemerintah daerah demi menjamin pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dokumen itu belum dimiliki Kota Sukabumi saat ini sehingga pelaksanaan perencanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan bagi semua pelaku belum bisa diselaraskan dan dipadukan.
"Karenanya, pada perencanaan tahun 2024, BPBD fokus mengusulkan alokasi kegiatan yang meningkatkan efektifivas pencegahan dan mitigasi bencana di Kota Sukabumi. Walaupun tahun 2024 merupakan tahun politik, kami menyadari anggaran akan banyak tersedot untuk kesuksesan pemilu. Namun jangan sampai urusan mitigasi bencana justru terabaikan karena Kota Sukabumi masih dikategorikan rawan bencana," ujar Zulkarnain.
Ia menambahkan, dalam beberapa forum, BPBD sering kali mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Sukabumi agar kebijakan pembangunan daerah sektor kebencanaan lebih diprioritaskan agar tercipta rasa aman dan kesiapsiagaan.
Keberpihakan anggaran pun diusulkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) yang mendukung inovasi kesiapsiagaan bencana untuk mewujudkan Jabar Resilience Cultural Province (JRCP).
"Aspek ketangguhan infrastruktur kebencanaan ada pada tiga usulan yaitu kolam retensi pengendali banjir, rehab rutilahu sistem tahan gempa, dan usulan infrastruktur kelurahan tangguh bencana. Inovasi kesiapsiagaan bencana di aspek infrastruktur kelurahan tangguh bencana pada 17 kelurahan yang sudah dibentuk akan diajukan oleh Bappeda melalui Bankeu Kompetitif.
Baca Juga: Pakar ITB Ungkap 4 Alasan Gempa Turki Bersifat Merusak
"Pada akhirnya, kami hanya berharap berbagai program prioritas itu bisa terealisasi di tahun 2024 mendatang," kata Zulkarnain.
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi pun merumuskan 11 program prioritas tahun 2024. Seperti pembangunan Gedung BPBD, pengadaan kendaraan penanggulangan bencana, pembinaan kelurahan tangguh bencana, pengadaaan alat komunikasi bencana, pengadaan material bagi korban bencana, penguatan teknologi informasi pendukung Pusdalops, pengadaan dan pemasangan rambu informasi bencana, pengembangan inovasi SiEdan, penyusunan dokumen RKPB, Renkon, pelatihan bencana dan gladi kesiapsiagaan, hingga usulan percontohan rumah tahan gempa.
Kata Zulkarnain, 11 program prioritas itu dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) belum lama ini.
Baca Juga: Menkes Beberkan Pembahasan Aturan Vaksin Booster Kedua Berbayar
Menurut Zulkarnain, pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan di Kota Sukabumi dinilai masih belum berpihak, terutama terkait anggaran dan dana perimbangan.
Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah daerah belum memadai. Rasio anggaran diterima BPBD Kota Sukabumi terhadap APBD masih di angka 0,33 persen tahun 2022.
"Padahal kebencanaan merupakan bagian dari pelayanan wajib dasar yang memiliki SPM seperti halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selain itu, BPBD Kota Sukabumi sejak beroperasi tahun 2013 hingga saat ini belum memiliki gedung kantor yang representatif dengan kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Baca Juga: Diabetes Tipe 2 Pada Anak Meningkat, IDAI Buka-bukaan Sebaran Kasus Diabetes Tipe 2 Pada Anak
"Perlengkapan dan peralatan yang terstandar masih kurang dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki skala risiko sama terhadap bencana. Ketersediaan personel dan pegawai yang ada dirasakan masih kurang baik yang PNS maupun non-PNS," kata Zulkarnain, Kamis 9 Februari 2023.***
Artikel ini telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul Sukabumi Masih Rawan Bencana, BPBD Minta Tahun 2024 Tak Boleh Terlalu Fokus Politik
