Network
HARIAN BOGOR RAYA – Saat membuka Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengusung tema “Refleksi Sembilan Tahun Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa”.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro berharap implementasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat lebih optimal. Dengan begitu, desa dapat menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri.
Rakornas penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung secara hybrid dari Ruang Rapat Paramananda, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Dan menurut Eko lagi, berbagai pihak yang meliputi pemerintah pusat, daerah, desa, serta kalangan akademisi, media massa, hingga masyarakat perlu bersinergi untuk mendorong desa semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Hal tersebut, tambah Eko, juga telah dilakukan Ditjen Bina Pemdes dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas. Hal ini seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tujuannya untuk bersinergi membangun desa di Indonesia.
“Setelah sembilan tahun menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada banyak capaian dan kemajuan yang dicapai desa. Pemberlakuan Undang-Undang ini juga menjadi dasar pengalokasian dana desa. Untuk itu, berbagai kemajuan yang dicapai harus terus diperbaiki untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera. Jadi sangat tidak mudah untuk membahas Undang-Undang ini. Namun, dengan perjuangan bersama semua pihak, Undang-Undang ini bisa direalisasikan," jelasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah mengatakan, tujuan diadakannya Rakornas tersebut untuk menjalin koordinasi dan sinergisitas dari sejumlah pihak. Hal ini meliputi pemerintah pusat, daerah, dan desa.
