Network
Bila dibandingkan dengan biaya pengisian BBM, ia menjelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih kecil. Pemakaian 1 liter pertalite seharga Rp 10.000 bisa digunakan sampai 45km. Tetapi, pengisian daya baterai motor listrik hanya sekitar Rp 3.000 yang bisa dipakai sampai penggunaan maksimal 80 kilometer.
Seiring dengan perjalanan tim ini, ia mengatakan ada tim dari Fakultas Teknik Elektro yang juga sedang melakukan penelitian untuk membuat baterai kendaraan listrik. Dengan begitu, teknologi konversi ini nantinya bukan hanya mengonversi motor BBM ke listrik, tapi juga sudah memiliki suku cadang baterai sendiri.
Baca Juga: Penting! Penjelasan Syekh Nawawi Soal Orang yang Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan
Upaya mendorong percepatan program pemerintah
Menurut Rini Handayani, Divisi EV Ecosystem Research Aliance Electric Vehicle, upaya yang dilakukan Telkom University adalah untuk mendukung program pemerintah dalam hal clean energy dan climate change.
Mereka juga menyambut baik apabila ada insentif dari pemerintah untuk konversi tersebut sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk melakukan konversi ke listrik.
Untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, bengkel pengerjaan konversi masih menunggu aspek legal berupa sertifikasi dari Dinas Perhubungan. Setelah mendapatkan sertifikasi, bengkel itu akan mengurus aspek legal lainnya ke Samsat sehingga bisa membantu konsumen untuk proses perubahan pada STNK motor.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Normalisasi Kali Ciliwung Akan Dilanjutkan
"Sambil menunggu sertifikasi, kami sedang mengadakan simulator modular, untuk transfer knowledge teknologi konversi ini. Kami melihat masyarakat sudah siap beralih ke listrik, jadi kami juga berupaya membentuk ekosistemnya supaya lebih cepat peralihannya," tutur Rini.
Perlu diketahui, teknologi konversi motor berbahan bakar minyak menjadi bertenaga listrik bisa memberikan dua keuntungan. Selain emisi karbon akan berkurang karena tidak lagi menggunakan BBM, populasi kendaraan di jalan pun tidak bertambah sehingga tidak menambah kemacetan.
Saat ini, pemerintah ingin terus mendorong ekosistem kendaraan elektrik untuk terus bertumbuh. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022.
