Network
6. Penguasaan Informasi dan Rendahnya Partisipasi Publik
Kepala Desa yang menguasai informasi dan kurangnya partisipasi publik dapat memperoleh kekuatan yang berlebihan dalam mengelola dana desa. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
7. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan yang Lambat
Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan yang lambat dapat menjadi kendala bagi pemberantasan kasus korupsi.
Kepala Desa yang merasa terlindungi oleh lingkungan yang tidak tegas terhadap korupsi cenderung merasa bebas untuk melakukan tindakan korupsi.
Korupsi yang melibatkan Kepala Desa adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
Dengan mengatasi berbagai faktor yang telah diungkap di atas, diharapkan dapat mengurangi insiden korupsi dan menciptakan kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab di tingkat desa.
Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta penguatan sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi.***
