Network
HARIAN BOGOR RAYA - Komisi ll DPR RI melaksanakan Kunjungan kerja ke Pemerintahan Kota Bogor pada hari Rabu 15 Febuari 2023. Yang mana kunjungan tersebut untuk memantau perkembangan persiapan Pemkot Bogor menyambut pelaksanaan pemilu 2024.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI di Pemkot Bogor diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kota Bogor, Ketua KPUD Kota Bogor, Samsudin dan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Dalam kunjungannya kali ini, Komisi II DPR RI mendengarkan langsung paparan terkait Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Walikota Bogor, Kapolresta Bogor, Kadisdukcapil dan Ketua KPU Kota Bogor. Terkait hal itu, komisi II DPR RI pun mengapresiasi apa yang disampaikan tersebut.
Baca Juga: Biaya Haji 2023 Ditetapkan Pemerintah Sebesar Rp50 Juta, Tidak Jadi Naik Sampai Rp69 Juta!
Sambut kedatangan Komisi II DPR RI, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi menyampaikan beberapa hal dalam paparannya, dan diawali dengan menyampaikan bahwa pada forum-forum Apeksi pihaknya sering mengartikulasikan bahwa kondisi dan tantangan kepala daerah saat ini tidaklah mudah.
Kemudian Walikota Bogor menyampaikan tentang tantangan yang dihadapi termasuk aturan percepatan masa jabatan kepala daerah yang selesai di awal 2024 harus berakhir pada Desember 2023. Dan nantinya jabatan kepala daerah untuk sementara akan dipimpin oleh Pj (penjabat).
"Dari Apeksi kami sering menyampaikan bahwa pejabat itu (Pj) harus yang memahami dinamika lokal, bisa komunikasi, opsi terbaik ada di Sekda karena sudah biasa dan tahu sensitivitas kota. Karena kami khawatir ketika Pj menghadapi satu persoalan," katanya.
Mengenai tahapan pemilu sejak tahun 2022 Pemkot Bogor bersama penyelenggara Pemilu sudah bergerak cepat mempersiapkan segala tahapannya, terkait anggarannya, personel untuk kebutuhan di bidang administrasi, kebutuhan pegawai di sekretariat kecamatan ataupun di PPS.
Selain itu untuk memaksimalkan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu pihaknya juga melakukan survei kepada masyarakat, apakah tahapan pemilu dan pelaksanaan pemilu sudah tersosialisasi dengan baik.
"Secara umum apa yang sudah digariskan terkait tahapan-tahapan kami ikuti, walaupun ini di akhir masa jabatan kami. Kita ikuti seluruh tahapan sesuai aturan," ujarnya.
Baca Juga: Bharada E Jalani Sidang Vonis, Bagaimanakah Dengan Putusan Majelis Hakim ?
Pada kesempatan itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang berkesempatan menyampaikan paparannya, Ia menjelaskan beberapa hal terkait pengamanan pada masa tahapan pemilu termasuk antisipasi terhadap hal-hal yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu.
Polresta Bogor juga menyampaikan bahwa berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pengamanan logistik pemilu juga memerlukan seperti penyimpanan, CCTV kemudian antisipasi kebakaran, hujan, banjir, distribusi perpindahan logistik yang harus dikawal dari satu tempat ke tempat lain agar bisa tepat waktu, untuk antisipasi keterlambatan logistik.
Selain itu, Pihaknya juga mengingatkan agar semua petugas yang bertugas harus dilatih dan diberikan bimbingan teknis untuk petunjuk pelaksana dan teknis. Dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar dan tepat waktu tanpa adanya gangguan Kamtibmas.
Baca Juga: Sertu Arinta Hadiri Perayaan Isra Mi'raj di Musholla Darusalam
Sementara itu dalam laporannya, Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin menyampaikan tentang aturan tahapan Pemilu, kemudian mengenai data pemilih maupun pemilih pemula, lalu tentang putusan dari KPU pusat yang sudah diterima oleh pihaknya. Dan juga tentang penyelesaian pendaftaran dan verifikasi dan kelengkapan Pemilu partai politik dan dukungan terhadap parpol.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan yang membeberkan data-data mengenai calon pemilih pemula dan sebagainya.
Untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilu Disdukcapil Kota Bogor juga telah melakukan perekaman KTP terhadap para pemilih pemula yang pada saat ini sudah berusia 17 tahun atau nanti ketika masuk pada tahap pemilihan sudah usia 17 tahun.
Baca Juga: Bawaslu Kota Bogor Berharap Peran Aktif Masyarakat Dalam Tahapan Pemilu 2024
Melihat pelaksanaan tahapan pemilu dari apa yang dilaporkan Pemkot Bogor, Forkompinda dan Penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasinya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa jika sampai saat ini pemda dan KPU masih banyak pertanyaan maka ini sesuatu yang membingungkan, tapi di Kota Bogor ini Pemkot dan penyelenggara pemilu memberikan keterangan dan laporan yang sangat baik.
"Karena kunker ini kita ingin melihat persiapan perkembangan pemilu daerah-daerah yang kita anggap clear karena aksesnya dekat, penduduknya lebih terjangkau dan datanya lebih baik. Nanti ini kita bawa dan menjadi model di tempat tempat lain," jelasnya
Baca Juga: Kuat Maruf dan Ricky Rizal Dijatuhi Hukuman Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang menyampaikan model pelaksanaan tahapan pemilu di Kota Bogor bisa menjadi contoh di tempat lain.
"Di sini laporan dari KPU dan pak wali kota, kapolres, semua on the track, sudah bagus bahkan kesulitan yang dihadapi KPU dan bawaslu pak wali kota, Pemkot cukup responsif sehingga dilapangan cukup membantu dan tidak ada masalah. Pemkot Bogor ini luar biasa sehingga terjadi komunikasi yang luar biasa penyelenggara pemilu dengan walikotanya," katanya.
Meski demikian pihaknya juga mencatat beberapa poin yang perlu diantisipasi, diantaranya mengenai isu-isu polarisasi, cuaca, perekaman ktp dan sebagainya yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu.***
Sumber: Humas Pemkot Bogor
