Network
Semasa pemerintahan ini kekerasan pecah hampir sepanjang 2023 di berbagai wilayah Palestina, termasuk Al Aqsa, hingga merenggut korban jiwa yang jumlahnya terbesar sejak 2005.
Pada masa itu diwarnai terobosan diplomatik besar saat empat negara Arab mengikuti jejak Mesir dan Yordania, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, terobosan itu tak mengubah nasib Palestina, Arab Saudi sebagai negara Arab dan Islam paling berpengaruh, berusaha mengikutinya.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Desak Konflik Israel-Palestina Segera Diakhiri
Saat ekspektasi rekonsiliasi Saudi-Israel itu, pada Sabtu 30 September, Hamas meluncurkan serangan paling maut. Hamas melakukan hal yang tak bisa dilakukan tentara Arab manapun saat berhasil menembus masuk dan menduduki wilayah Israel.
Tidak diketahui pasti apakah serangan ini ada hubungannya dengan upaya rekonsiliasi Saudi-Israel, masih harus didalami lagi. Pastinya, serangan 30 September itu membuka realitas baru mengenai sebesar mana kekuatan Hamas dan seberapa kokoh pertahanan Israel.
Peristiwa itu bisa jadi membuat konflik Palestina-Israel semakin pelik, tapi bisa juga malah mendorong penyelesaian menyeluruh di sana yang diperlukan. Pasalnya, tak mungkin rakyat Palestina dan rakyat Israel yang 21 persen di antaranya etnis Arab, abadi saling menyerang.
Baca Juga: Konflik Israel dan Palestina Meletus, Kemlu RI Desak Permintaan Penting
Pada Mei 2017, pemimpin Hamas saat itu, Khaled Meshaal, menyatakan Hamas menerima Solusi Dua Negara dengan catatan Negara Palestina harus berdiri di wilayah-wilayah yang diduduki Israel pada Perang 1967, termasuk Yerusalem Timur.
Komitmen Hamas itu tak disertai pengakuan negara Israel, tetap saja menjadi kemajuan penting demi Solusi Dua Negara. Setidaknya mulailah dengan mewujudkan Negara Palestina, karena formula lain ternyata tak bisa menghentikan konflik.
