Network
HARIAN BOGOR RAYA - Usai dipertanyakan para kepala Desa tentang Anggaran Dana Desa (ADD) 2023 yang belum turun, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan didampingi Kepala DPMD menjelaskan perihal tersebut.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan hal telatnya ADD bagi pemerintah Desa se-kabupaten Bogor di gedung DPRD Kabupaten Bogor pada, Selasa, 28 Maret 2023.
"Kalau ADD, memang ada aturan yang punya jabatan sebagai PJ dan Plt itu harus ada rekomendasi dari Provinsi dan Mendagri," ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Baca Juga: Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Terima Kunjungan Karang Taruna, Pesan Perkuat Sinergitas
Dirinya menyebutkan permasalahannya tentang jabatan Bupati definitif dalam pembuatan Perbup.
"Pada secara waktu kalau Bupati definitif ini cepat, tapi ini kan karena status saya jadi Plt Bupati ya aturannya sama dengan PJ ya. Jadi harus berapa hari Provinsi sesudah itu di bawa ke Mendagri, di Mendagri sekitar 7 hari," sambung Iwan Setiawan.
Lebih lanjut, Plt Bupati Bogor tersebut mengaku sudah melakukan tahapan itu. Di mana, terakhir mengirimkan surat persetujuan rekomendasi dari Kemendagri tanggal 17 Maret 2023.
Baca Juga: Video Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Minta Maaf dan Menyesali Perkataannya, Simak Lengkap!
"Di dalam aturan Kemendagri tersebut itu paling lambat 7 hari, dan sekarang kan sudah lewat ya. Jadi mungkin besok kami akan perintahkan tim yang biasa menangani itu untuk berangkat," tutupnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Renaldy pun menuturkan hal serupa.
Di mana, kata Renaldy, dengan limit waktu berdasarkan surat Mendagri sudah terpenuhi kita pasti akan tanyakan bagai mana kesimpulannya.
Baca Juga: Plt Bupati Bogor Ungkap Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 2025 Saat Musrembang RKPD
"Saya sampaikan kita berangkat ke Kemendagri besok, mudah-mudahan membawa kabar yang baik, dan secepatnya surat rekomendasi itu turun, kita akan bayarkan Enam Bulan Pertama," ujar Kepala DPMD, Renaldy.
"Kalau prosedur sudah selesai catat ya enam bulan pertama akan kita bayarkan. Jadi sampai Juni itu kalau Pergubnya sudah jadi pasti di bayarkan," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, para kepala desa mendatangi Pemda Cibinong untuk mendapatkan kepastian kapan ADD cair.
Para Kepala Desa mendesak agar ADD yang termasuk di dalamnya gaji atau upah kerja para staf biasanya cair Januari atau Februari, namun hingga akhir Maret 2023 ini belum diterima hingga menyulitkan dan mengganggu kinerja para bawahannya.***
