HARIAN BOGOR RAYA - Kerusuhan di Papua New Guinea atau PNG berupa penjarahan dan pembakaran toko-toko mulai terjadi sejak Rabu 10 Januari 2024 terjadi di Ibu Kota Port Moresby pasca protes yang dilakukan oleh tentara, polisi, sipir dan pegawai pemerintah lainnya setelah gaji mereka terpotong tanpa penjelasan.
Warga negara Indonesia atau WNI yang saat ini beradi di negara tetangga Papua New Guinea atau PNG diminta waspada dan tidak keluar rumah bila tidak mendesak mengingat kerusuhan berdarah yang berlangsung di negara tersebut.
Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam pernyataan persnya pada Kamis, 11 Januari, 2024 menjelaskan ada sebanyak 1.317 warga Indonesia yang tercatat saat ini ada di PNG.
Baca Juga: Update, Serangan Penjajah Israel Tewaskan Ratusan Orang dalam Sehari
"Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut," ujarnya sebagaimana informasi yang diterima dari Kedutaan Besar RI atau KBRI di Port Moresby.
Kerusuhan terjadi setelah mereka memprotes gaji mereka terpotong tanpa penjelasan.
Pada hari itu mereka melakukan protes di depan kantor Perdana Menteri.
Baca Juga: Kondisi Terkini Dampak Gempa di Jepang, Sedikitnya 565 Orang Mengalami Luka-luka dan 202 Korban Jiwa
Kerusuhan juga merebak ke kota lain seperti di Lae yang mengakibatkan setidaknya 15 orang tewas - delapan di Port Moresby dan tujuh lainnya di Lae - berdasarkan data sampai pada Kamis malam.
Perdana Menteri James Marape pada Kamis mengumumkan status Darurat yang akan berlaku selama 14 hari di wilayah Port Moresby. Menurutnya, seribu tentara telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi keamanan.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 11 Januari, 2024, setidaknya dua warga negaranya di PNG mengalami luka-luka ringan dalam kerusuhan tersebut. Pemerintah Tiongkok telah melayangkan komplainnya kepada pemerintah PNG atas apa yang menimpa warga negaranya.
Baca Juga: Terpidana Mati Kasus Narkoba: Ibu Mary Jane Mohon Presiden Jokowi Bebaskan Putrinya
Sementara itu, KBRI di Port Moresby terus menjalin komunikasi dengan WNI yang ada di sana dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian PNG untuk perlindungan WNI yang berada di negara yang berbatasan darat dengan Indonesia di Provinsi Papua.
"Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan," demikian himbauan pemerintah Indonesia kepada warganya yang berada di PNG.***