Network
HARIAN BOGOR RAYA- Sebuah survey yang dilakukan lembaga opini publik tentang pembatasan usia kepemilikan kendaraan Dearah Khusus Jakarta yang dilakukan pada 11-14 Juni 2024 sebanyak hampir lima puluh persen menyatakan tidak setuju.
"Berdasarkan temuan kami, sebanyak 49,2 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya aturan yang membatasi jumlah usia dan kepemilikan kendaraan bermotor. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan publik yang setuju dengan persentase 40,2 persen dan 10,6 persrn sisanya mengaku tidak tahu dengan adanya kebijakan tersebut," kata Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo, dikutip dari RRI, Kamis 27 Juni 2024.
Baca Juga: 9 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Jadi Target Operasi Keselamatan 2024
Lebih jelas bahkan responden dari generasi tertentu milneal tingkat tinggi tidak setuju lebih dari 50 persen yaitu 57,9 persen dan 55, 2 persen dan generasi Z. Dimana 54,7 persen masyarakat tidak setuju akan ada undang-undang yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 25 April 2024.
Alasan ini menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit untuk membeli kendaraan baru secara berkala.
Dari survey tersebut sebanyak 54,7 persen menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa ekonomi masyarakat sangat sulit untuk meremajakan kendaraan pribadinya.
Misalkan masyarakat harus membeli dan menggantikan dengan kendaaran baru selama 10 tahun ini dirasa sangat berat untuk mengganti dengan yang baru terkait pembatasan usia kendaraan dan kepemilikan.
Baca Juga: 5 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas yang Perlu Diketahui
Faktor kedua dari tidak setujunya masyarakat akan Kebijakan ini adalah bahwa masyarakat lebih menginginkan agar pemerintah lebih fokus kepada kelayakan kendaraan, dan akses trasportasi umum yang tidak merata.***
