Network
Baca Juga: Kepala Pusdokkes Polri Pastikan Kapolda Jambi Harus Dirujuk ke RS Bhayangkara Jakarta
Ia pun mendorong pemerintah untuk mewujudkan peta jalan pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik. Salah satunya dengan keberadaan PT Nasional Hijau Lestari yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah baterai.
Selain itu, produsen otomotif juga harus terlibat dalam pengelolaan limbah baterai. UU Sampah sudah menegaskan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR) yang harus dipatuhi. Artinya, produsen baterai dan otomotif harus turut bertanggung jawab untuk mengelola limbah baterai.
Perlu diketahui, kendaraan listrik tidak menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon kalau dua masalah penting pada dampak lingkungan tidak ditangani sejak awal. Keduanya adalah masalah sumber listrik dan limbah baterai.
Baca Juga: Viral di TikTok Pasangan Menikah Dengan Mas Kawin Kucing, Mempelai Wanita Tersenyum Lebar
Kendaraan listrik memang tidak akan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga memberikan dampak besar untuk pengurangan emisi karbon saat ekosistem kendaraan listrik sudah semakin bertumbuh. Akan tetapi, energi listrik yang dibutuhkan baterai kendaraan listrik tersebut masih lebih banyak didapatkan dari pembakaran batubara melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Data di situs milik BPS menyebutkan jenis pembangkit listrik yang terpasang. Data tahun 2021 itu memperlihatkan bahwa jenis pembangkit listrik yang paling banyak memasok adalah PLTU.
Dari kapasitas 66.514MW secara keseluruhan, sebanyak 33.092MW berasal dari PLTU. Jumlah itu setara dengan hampir 50% listrik berasal dari pembakaran fosil di PLTU.
Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Tiba di Bandara Adana Turki
