HARIAN BOGOR RAYA - Berdasarkan konteks hukum Indonesia, konsep hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, adalah istilah yang mengacu pada fenomena dimana penegakan hukum cenderung lebih tegas terhadap pelanggaran kecil atau individu lemah.
Sementara, jika ada orang besar atau individu berpengaruh yang sedang terkena kasus hukum, seringkali mengalami penanganan hukum yang lebih ringan.
Fenomena di bidang hukum seperti ini mencerminkan sebuah keadaan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan yang mungkin mempengaruhi keadilan dan integritas hukum di negara Indonesia ini.
Baca Juga: Lolos dari Hukuman Mati, Ferdy Sambo cs Dapat Keringanan Hukum ini
Hukum Tajam ke Bawah
Prinsip "tajam ke bawah" mengacu pada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran kecil, terutama yang dilakukan oleh individu yang memiliki sumber daya terbatas. Ini sering melibatkan kasus-kasus seperti pelanggaran lalu lintas minor, pelanggaran hukum terkait sosial atau ekonomi rendah, dan konsumsi narkotika oleh individu miskin.
Hukuman yang Berlebihan
Dalam banyak kasus, individu yang terjerat dalam pelanggaran kecil dapat menghadapi hukuman yang berlebihan atau tidak sebanding dengan kesalahan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama ketika hukuman tersebut mengganggu masa depan dan kesejahteraan mereka.
Situasi Sosial-Ekonomi
Hukuman yang berat terhadap pelanggaran kecil seringkali mempengaruhi individu yang mungkin tidak memiliki akses terhadap dukungan hukum yang memadai atau sumber daya yang cukup untuk membela diri.
Baca Juga: Kuasa Hukum Finalis Miss Universe Indonesia 2023 Blak-blakan Soal Dugaan Pelecehan Seksual
Hukum Tumpul ke Atas
Di sisi lain, prinsip "tumpul ke atas" mencerminkan penanganan hukum yang lebih ringan terhadap kasus-kasus besar atau individu berpengaruh. Ini bisa merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan jumlah besar uang, atau kejahatan finansial yang melibatkan entitas atau individu dengan kekuasaan ekonomi yang signifikan.
Keterbatasan Penegakan Hukum
Terkadang, kasus besar atau individu berpengaruh dapat menghadapi kendala dalam penegakan hukum karena berbagai faktor, termasuk pengaruh politik, sumber daya hukum yang kuat, dan koneksi yang kuat dalam sistem.
Percobaan Kompromi
Ketika menghadapi kasus besar atau individu yang memiliki pengaruh, sistem peradilan mungkin cenderung mencoba mencapai kompromi daripada memberikan hukuman yang seharusnya sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
Baca Juga: Tentang Restorative Justice, Aliansi BerSinar Dukung Penyelesaian Hukum yang Lebih Bermartabat
Dampak dan Perlunya Reformasi
Fenomena "tumpul ke atas, tajam ke bawah" dapat menciptakan keraguan dalam sistem peradilan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Perlunya reformasi dalam sistem peradilan menjadi semakin penting untuk mencapai keadilan yang sejati dan kesetaraan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Reformasi melibatkan penguatan lembaga penegak hukum, transparansi dalam penegakan hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia akan menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.***
Editor: Maryam Purwoningrum