Network
HARIAN BOGOR RAYA - Selama ini pemerintah Indonesia sudah banyak berbuat untuk Palestina, termasuk menyalurkan bantuan ke Palestina.
Secara diplomatik, ada juga upaya Indonesia. Contohnya menyampaikan beberapa tekanan secara terbuka ke Israel, serta mendukung Palestina agar bisa merdeka.
Semua itu tentu saja tidak cukup. Indonesia harus lebih berani mengungkap bahwa tindakan Israel termasuk sebuah bentuk penjajahan.
"Indonesia mungkin harus lebih berani untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di Palestina itu adalah penjajahan," ujar pakar hubungan internasional dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Virtuous Setyaka.
Ia mendorong pemerintah Indonesia agar konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat.
Sementara, politik bebas aktif yang diusung Indonesia mestinya dimaknai sebagai bagian dari upaya menyerukan perdamaian konflik Israel Palestina.
Baca Juga: Kemenlu Minta Warga Negara Indonesia Segera Tinggalkan Palestina dan Israel
"Indonesia punya kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas aktif bisa dimaknai atau harusnya lebih aktif terlibat langsung mendamaikan Israel dan Palestina," kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Secara konstitusional, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Indonesia pun harus mengingat sejarah saat Palestina yang lantang menyuarakan atau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Posisi Indonesia selama beberapa waktu terakhir, jelasnya, mengampanyekan sebagai negara middle power. Termasuk juga mempunyai kekuatan, serta kekuasaan untuk berkiprah di dunia yang jadi modal penting dalam mendukung Palestina.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Desak Konflik Israel-Palestina Segera Diakhiri
"Harusnya dengan modal-modal yang dimiliki itu, Indonesia bisa lebih aktif lagi. Artinya, bebas aktif harus dimaknai secara konkret," kata Setyaka.
Baginya, aktif bisa dimaknai dengan terlibat langsung menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina. Lalu, bebas harus dimaknai sebagai tindakan tanpa beban untuk menyelesaikan konflik kedua negara.
Indonesia sendiri pun dikenal mempunyai solidaritas besar. Dan secara kultural, legitimasi sebagai negara muslim terbesar di dunia, harus menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengusung misi perdamaian.
Baca Juga: Konflik Israel dan Palestina Meletus, Kemlu RI Desak Permintaan Penting
"Dan yang lebih penting dalam konstitusi Indonesia, yakni menginginkan perdamaian yang abadi, antipenjajahan, antikolonialisme, termasuk masalah kemanusiaan dan keadilan sosial," jelasnya.***
