Network
HARIAN BOGOR RAYA - Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) memiliki perhatian serius pada upaya penguatan kependudukan dan pencatatan sipil khususnya untuk kelompok rentan.
Pokja Identitas Hukum menyelenggarakan seminar berjudul “Peran Pelayanan Adminduk dan Data Kependudukan dalam Pemilu 2024”.
Seminar Pokja Identitas Hukum ini dilaksanakan pada 6 Februari 2024 di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat. Tujuan dari diadakannya seminar ini adalah untuk pembelajaran penggunaan data kependudukan dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk penguatan sistem demokrasi dan layanan administrasi kependudukan.
Dalam kesempatan tersebut Nurul Amalia Salabi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dr. Handayani Ningrum S.E., M.Si dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), dan Eddy Setiawan dari Insitut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).
"Perludem menjelaskan terkait Optimalisasi Penggunaan Data Kependudukan dalam Proses Pemilu 2024", ujarnya.
"Sebagaimana ditekankan dalam monitoring Perludem, permasalahan utama terletak pada sektor DP4 (Data Penduduk Potensian Pemilih Pemilu)", tambahnya lagi.
Baca Juga: Civitas Academica UI Minta pelaksanaan Pemilu Bebas dari intimidasi
Data kependudukan yang akurat adalah kunci dari tidak adanya ekslusi kelompok tertentu dan tidak boleh ada diskriminasi dalam regulasi. Terdapat setidaknya 4% masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih diantaranya adalah transgender karena tidak membawa atau tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), disabilitas mental, masyarakat adat seperti yang tinggal dalam konserfasi hutan.
